Medan, POL | Wakil Ketua Komsisi IV DPRD Medan Dr.Rudiawan Sitorus mengatakan, Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan penanganan banjir dinilai belum maksimal dalam menangani banjir di Kota Medan.
“Terbukti, saat ini saja sejumlah wilayah di Kota Medan dilanda banjir saat hujan turun. Kondisi ini menunjukkan bahwa Dinas PU Medan dan seluruh OPD yang berkaitan dengan penangnan banjir boleh dibilang tidak mampu mengatasinya. Perlu juga Wali Kota Medan melakukan evaluasi kinerjanya,” kata Rudiawan Sitorus menanggapi banjir melanda Kota Medan, Kamis (18/08/2022).
Menurutnya, jika Kota Medan tidak keluar dari zona banjir sebagaimana diharapkan semua elemen masyarakat berarti anggaran infrastruktur Rp 1 triliun lebih dinilai akan sia-sia saja. “Saya menilai anggaran sebesar itu tidak berdampak dalam penanganan banjir. Lihat lah kondisi Kota Medan saat ini banjir,” ujarnya.
Kata dia, jika anggaran penanganan banjir benar-benar diimpementasikan dengan baik di lapangan, maka hasilnya pun akan baik pula. “Sebaliknya, jika tidak dilakukan penerapannya dengan baik ya beginilah hasilnya banjir melanda,” sebut Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PKS ini.
Ditambahkan, anggaran besar, harusnya Pemko Medan membuat pemetaan yang jelas kawasan mana yang prioritas untuk diselesaikan terlebih dahulu. “Kawasan -kawasan rawan banjir perlu menjadi perhatian, dengan anggaran besar yang ada harusnya mampu menyelesaikan persoalan. Saya melihat ada kebijakan-kebijakan yang kurang pas yang dilakukan Dinas terkait di lapangan,” bebernya.
Karena itu, Rudiawan Sitorus menyarankan, agar Wali Kota Medan untuk melihat permasalahan ini secara menyeluruh. “Visi dan misi Wali Kota Medan sudah sangat baik, ditopang dengan anggaran yang memadai. Tetapi jika implementasi visi misi di lapangan dilakukan oleh orang yang tidak cakap, kita mengkhawatirkan persoalan ini akan menjadi bumerang ke Wali Kota Medan,” ujarnya.
Dia juga meminta Wali Kota Medan untuk memerintahkan seluruh OPD terkait penanganan banjir turun ke lapangan dan membongkar titi-titi beton yang menutup paret tanpa membuat lobang kontrol.
“Saya heran kenapa warga membuat titi dengan mengecor secara permanen tanpa ada lobang kontrol. Sebab, jika hujan turun kita tidak bisa mengontrol di bawah paret itu apakah ada sampah atau tidak. Jadi dalam hal ini pemerintah terkait harus melakukan penertiban,” ujarnya. (POL/isvan)
