Medan, POL | Masalah tunggakan peserta BPJS Kesehatan yang jumlah mencapai belasan hingga puluhan juta menjadi sorotan Fraksi Nasdem DPRD Kota Medan yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan TA 2021, Senin (06/06/22). Penyampaian pandangan Fraksi langsung dibacakan Ketua Fraksi Nasdem DPRD Medan, Afif Abdillah.
Lanjut Afif bahwa informasi didapat saat sosper maupun reses yang dilakukan warga yang mengeluhkan soal tunggakan pembayaran karena Covid19.
Dan tentunya melalui Pemko Medan bisa menyampaikan ke Pemerintah pusat bisa melakukan pemutihan pembayaran. “Mustahil mereka bisa membayar tagihan belasan atau puluhan juta, untuk menutupi kebutuhan sehari-hari saja mereka sudah syukur,” sebut Afif dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medam, Hasyim serta dihadiri Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution.
Seharusnya ada solusi keringanan bayar bagi masyarakat yang menunggak seperti cukup membayar 3 bulan atau 6 bulan maka tunggakan dianggap lunas. Dengan begitu tunggakan tersebut bisa terbayarkan dan masyarakat kembali bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan seperti semula.
Disisi lain, lanjut Afif menegaskan bahwa Fraksi Nasdem mendorong Pemko Medan untuk mempercepat pelaksanaan Universal Health Coverge (UHC) sehingga bisa memastikan seluruh masyarakat Kota Medan terjamin kesehatannya melalui BPJS PBI dan masyarakat yang tertunggak bisa terlayani di Fasilitas Kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
Fraksi Nasdem juga meminta penjelasan tentang program Jampersal yang dianggarkan Pemko Medan, namun tidak bisa diklaim oleh masyarakat. “Masih terjadi kesimpangsiuran informasi mengenai program Jampersal karena menurut informasi yang kami terima akan dialihkan kepada BPJS Kesehatan. Sedangkan mekanisme untuk hal ini belum ditetapkan,” ungkap afif lagi.
Untuk itu pihak Fraksi Nasdem mendorong hal ini bisa terselesaikan sebelum P-APBD 2022, sehingga bisa dianggarkan Pemko Medan. “Terlebih lagi program Jampersal ini banyak membantu masyarakat terutama bagi warga prasejahtera dalam pelayanan persalinan. Program ini harus berlanjut karena dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” tegasnya. (POL/isvan)
