Tarutung, POL | Proyek pipanisasi di Desa Hutatua Kecamatan Parmonangan Tapanuli Utara berbiaya sekitar Rp 586 juta dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sumut oleh Lembaga Peduli Rakyat Indonesia (LPRI) Sumut karena penuh misteri. Dari sejak proses awal hingga pelaksanaan diduga terjadi penggelembungan harga dan penyimpangan lain nya.
“Karena proyek tersebut berpotensi merugikan keuangan negara sehingga kasus ini kami adukan ke Kejati Sumut ,Kamis (11/11-2021”, ujar Usman Sitorus,Bangun Manalu dan Barber Lumbantobing kepada media ini,Sabtu (13/11/2021).
Dalam pengaduan disertai dengan melampirkan beberapa foto fisik sebagai alat bukti dugaan penyimpangan proyek. Selain ke pihak Kejatisu, juga tembusan surat disampaikan ke Bupati Taput ,Inspektorat dan pihak terkait lain nya .
Diantara proyek ADD dan DD Desa Hutatua tahun anggaran 2020 yang dilaporkan antara lain proyek pipanisasi sepanjang 3.500 meter dengan biaya sekitar Rp 586 juta. Diduga terjadi penggelembungan harga. Pipanya tidak ditanam sehingga rawan dirusak tangan jahil atau dipijak hewan. Kualitas pipa dan marerial lain nya juga diragukan .
Alih Fungsi BLT
Usman Sitorus, Bangun Manalu dan Barber Lumbantobing mengungkapkan, salah satu permasalahan fatal dalam proyek pipanisasi tersebut yakni terjadi alih fungsi penggunaan anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp586 juta dari jumlah Rp763.955.000 tanpa musyawarah mupakat di desa tersebut. Pengalihan Dana Desa tersebut mengakibatkan warga Desa Hutatua menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) hanya 3 bulan saja (April, Mei, Juni) sepanjang tahun 2020.
Hasil investigasi LSM LPRI ditemukan berbagai kejanggalan lainnya di Desa Hutatua yakni dalam Laporan Pertanggung jawaban, (LPJ) ada beberapa item anggaran biaya yang diragukan antara lain kegiatan PKK, Karang Taruna dan Lansia. Hal ini juga perlu diusut oleh aparat penegak hukum, ujar Usman Sitorus.
Ketua LSM LPRI Sumut itu menambahkan, biaya Belanja Penaggulangan Bencana Darurat di Desa Hutatua sebesar Rp 189.615.000 perlu diusut. Pemberian dana insentif petugas jaga Posko diduga membuat kwitansi fiktif. Penyemprotan desinfektan disebutkan hanya dilakukan satu kali. Tempat mencuci tangan dan hand sanitizer tidak disediakan .
Kepala Desa Hutatua Kecamatan Parmonangan Taput David Manalu ketika dikonfirmasi media ini, Jumat (12/11/2021) tentang pengaduan LSM LPRI mengatakan bahwa proyek pipanisasi dimaksud berdasarkan musyawarah warga setempat. “Saya heran kenapa disebutkan tanpa musyawarah warga”, kata David.
Saat ditanya wartawan Perjuangan, berapa biaya yang digunakan untuk proyek pipanisasi tersebut. Semula David Manalu sempat berbohong dengan mengatakan berbiaya Rp500 juta. Namun saat didesak , David mengatakan Rp 530 juta. Saat ditanya ulang ,akhirnya David Manalu mengakui seluruhnya berbiaya Rp 585.955.000.
Membengkak nya biaya tersebut menurut David dikarenakan biaya angkut material dan lain nya ke lokasi tidak diperhitungkan karena semula disepakati berdasarkan sukarela karena begitu antusias nya warga untuk mendapatkan air bersih. “Sejak adanya proyek pipanisasi tersebut sangat membantu masyarakat karena sebelumnya warga harus mengambil air minum memakan waktu setengah jam. Jadi warga sangat terbantu sekarang ini” , ujar David.
Kades Hutatua ini mengutarakan rasa heran nya kenapa laporan pengaduan muncul sekarang dan kenapa tidak sebelumnya . Hal ini sarat dengan politik menjelang pelaksanaan Pilkades dalam waktu dekat ini, ujar David Manalu sembari mengatakan dirinya bersedia diperiksa aparat Kejaksaan terkait proyek sesuai dengan kondisi lapangan .
Saat penjelasan tersebut ditanyakan , pengurus LSM LPRI Sumut itu meminta agar Kades Hutatua jangan membohongi warga nya. Banyak dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan pemerintahan Desa. “Jadi Kades David Manalu tidak perlu membela diri . Juga pengaduan ini kami buat tidak terkait politik. Sudah lama kami minta data data proyek dan pemerintahan desa, namun David Manalu tertutup dan tidak mau memberikan nya. Agar menjadi pembelajaran demi menyelamatkan keuangan negara, maka aparat Kejaksaan perlu segera memeriksa Kades Hutatua ini”, ujar Barber Lumbantobing.
LSM LPRI Sumut juga mengapresiasi pihak Kejari Tarutung yang sudah menahan Tenaga Pendamping Desa RR yg diduga melakukan tindak pidana korupsi Dana Desa . “Tidak hanya Tenaga Pendamping Desa ,jika terbukti bersalah juga Kepala Desa di Taput perlu segera ditahan”, ujar Usman Sitorus penuh harap. (POL/BIN)
