Medan, POL | Fraksi PDI P mempertanyakan bagaimana progres penanganan kemiskinan selama Tahun 2021.
“Apakah target penurunan angka kemiskinan di akhir 2021 akan tercapai. Terobosan dan langkah antisipasi apa yang akan dilakukan pada APBD perubahan,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan, Robi Barus pada rapat paripurna DPRD Medan, Senin (16/9/2021).
Sedangkan pada pos pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar Rp 20.2 Miliar lebih atau – 0,94 %.
Dijelaskan penurunan tersebut diakibatkan adanya penurunan penerimaan dari pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. FPDIP kembali minta penjelasan dari unit pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mana saja yang mengakibatkan penurunan PAD itu.
Begitu juga soal rasio belanja tidak langsung dengan belanja langsung dalam perencanaannya sudah mendekati tingkatan proporsional sebagaimana yang diharapkan. Hal itu menunjukkan bahwa Pemko Medan telah berusaha untuk meningkatkan rencana program kerja yang lebih menekankan pada pemenuhan kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung dari pada peningkatan belanja aparatur.
Dalam hal itu, Fraksi PDIP mendorong agar percepatan realisasi anggaran belanja langsung yang bertujuan untuk pemulihan pertumbuhan ekonomi Kota Medan dapat diatasi.
Fraksi PDI P memandang Pemko Medan perlu mencermati penyesuaian anggaran yang dilakukan pada jenis belanja tak terduga (BTT) kelompok belanja tidak langsung (BTL) yang semula Rp 71,2 Miliar lebih menjadi sebesar Rp 146,2 Milyard lebih atau naik sebesar 104 % dalam rangka percepatan penanganan covid-19. Sehingga, penambahan tersebut harus menitik beratkan pada bidang kesehatan hingga jaring pengaman sosial bagi warga terdampak. (POL/isvan)
