Kisaran, POL | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sebuah rumah di Jalan Sisingamangaraja, Kota Kisaran, Asahan, Selasa (14/7/2020) pukul 11.00 WIB. Penggeledahan disebut-sebut terkait pengembangan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Labura, Kharuddin Syah SE.
Penggeledahan rumah toko bernomor 226 milik M aliasa A itu sempat menjadi perhatian warga. Soalnya, petugas KPK saat penggeledahan dikawal pasukan gabungan dari Polres Labuhanbatu dan Polres Asahan. Tampak juga Kasat Reskrim Polres Asahan, AKP Adrian Riski Lubis bersama anggotanya melakukan pengawalan.
A selama ini dikenal sebagai pengusaha konstruksi di Asahan. Ia konon banyak melakukan pekerjaan pembangunan proyek pemerintah di Labuhanbatu Utara dan beberapa daerah lainnya.
Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, ketika dikonfirmasi belum memberi keterangan terkait penggeledahan rumah pengusaha di Kisaran.
Sebelumnya KPK telah memeriksa Kharuddin Syah Sitorus terkait kasus usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN-P 2018. KPK juga masih melakukan pengembangan penyidikan.
Tim penyidik KPK turut melakukan pengembangan perkara berdasarkan fakta-fakta hukum dari perkara atas nama terpidana Yaya Purnomo yang perkaranya telah selesai ditangani oleh KPK. Tim penyidik KPK sedang melakukan tahap pengumpulan alat bukti termasuk memeriksa sejumlah saksi terkait kasus di Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Yaya Purnomo merupakan Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu. Selain Yaya, KPK juga menetapkan tersangka Kharuddin Syah Sitorus, seorang pihak perantara atas nama Eka Kamaluddin, dan seorang kontraktor atas nama Ahmad Ghiast.
Akibat perbuatan tersebut, sebagai pihak penerima suap, Amin Santono, Yaya Purnomo, dan Eka Kamaluddin dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sebagai pihak pemberi, Ahmad Ghiast Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1KUHP. (POL/Forum)
