Medan, POL | DPRD Sumut lewat fraksi-fraksi yang ada mendesak Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) untuk segera mengevaluasi para Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang realisasi belanjanya tidak optimal dalam mengelola APBD.
Desakan itu disampaikan sejumlah fraksi DPRD Sumut pada rapat paripurna penyampaian hasil rekomendasi terhadap LKPj (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Gubsu atas realisasi APBD 2019.
Rapat dipimpin ketua Dewan Baskami Ginting didampingi wakil ketua dewan Harun Mustafa Nasution, Rahmansyah Sibarani, Salman Alfarisi dihadiri Gubsu Edy Rahmayadi, di ruang paripurna DPRD Sumut, Rabu (17/6/2020).
F-PDI Perjuangan melalui juru bicara Ust Syahrul Ependi Siregar, mendesak Gubernur agar segera mencopot sejumlah kepala OPD tersebut dari jabatannya, mengigat buruknya kinerjanya serta penggunaan anggaran tidak efektif dan efesien.
Adapun sejumlah OPD yang tidak becus dan berkinerja buruk ini, tambah Syahrul, diantaranya Dinas Sosial, Dinas BMBK (Bina Marga dan Bina Konstruksi), Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang.
Hal senada diungkapkan Fraksi Gerindra melalui Jubir Muhammad Aulia Rizky Agsa dan mendorong Gubernur Sumut untuk mengevaluasi Kepala OPD tersebut, karena dianggap tidak sejalan dengan ide dan gagasan serta visi gubernur dalam membangun Sumut yang bermartabat.
Bahkan, Fraksi NasDem melalui Jubirnya Tuahman Purba meminta DPRD Sumut merekomendasikan agar sejumlah OPD tersebut diperiksa oleh aparat hukum, karena diduga adanya praktik penyalahgunaan wewenang.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut juga menyoroti adanya sejumlah Kepala OPD yang berstatus PLT sehingga mengganggu kinerja OPD dalam menjalankan program Gubernur.
Sementara itu, FP Golkar melalui Jubirnya Syamsul Qomar menyatakan dapat menerima LKPJ Gubernur TA 2019 dengan catatan, Pemprov Sumut harus terus menggenjot PAD (Pendapatan Asli Daerah) serta diperlukan langkah-langkah inovatif untuk meningkatkan PAD.
Sedangkan F-PKS melalui Jubirnya Hendro Susanto, FP Demokrat, F-PAN, FP Hanura Riri Stefani dan Fraksi Nusantara melalui Jubirnya Loso Mena mengapresiasi hasil kerja keras Pansus yang telah merekomendasikan LKPJ Gubernur dengan nilai baik, sehingga bisa memberikan masukan yang konstruktif untuk terus meningkatkan kinerja OPD jajaran Pemprov Sumut.
Sebelumnya Ketua Pansus LKPj Gubsu DPRD Sumut Subandi melaporkan, dari 43 OPD pengelola APBD Pemprovsu tahun anggaran 2019 masih terdapat belum optimalnya realisasi belanja dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, terutama Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman.
Hal tersebut, ungkapnya, disebabkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah belum terintegrasi dan belum bersinergi dalam sistem keterbukaan informasi keuangan daerah dengan sistem digital dalam penggunaan anggaran belanja berbasis kinerja.
Menanggapi desakan fraksi-fraksi tersebut, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi berharap kedepan bersama-sama eksekutif dan legislatif sama-sama membenahi Pemprov Sumut. “Pandangan maupun catatan, saran dan usulan fraksi-fraksi juga menjadi catatan kami untuk melakukan perbaikan agar kedepan kinerja OPD lebih baik,” katanya..
Gubsu menyebutkan, situasi pandemi covid-19 saat ini sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat dan kita akan berusaha memulihkan ekonomi sesuai dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan menuju new normal. “Diharapkan 1 juli 2020 Sumut harus melaksanakan new normal,” ujarnya.(POL/W)
