Medan, POL | Pemerintah Kota Medan berkomitmen untuk mengembangkan serta melakukan pembenahan pada angkutan massal yang ada di Kota Medan. Sebab saat ini Pemko Medan bersama lima Kota lainnya tengah mengikuti program Buy The Service (BTS) untuk memenuhi kebutuhan angkutan umum di daerah pada 2020 mendatang.
Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi usai melakukan penandatangan nota kesepahaman program Buy The Service (BTS) dan Bus Rapid Transit (BRT), Jumat (6/12/2019) di Hotel Aryaduta Jakarta Pusat. Dengan kehadiran sistem ini, diharapkan angkutan umum yang ada di perkotaan khususnya Kota Medan lebih dapat memenuhi kebutuhan serta keinginan masyarakat serta dapat mengurangi kemacetan yang ada di Kota Medan selama ini.
Selain Kota Medan, terdapat 5 kota lainnya yang akan menerapkan skema buy the service pada pelayanan transportasi umum diantaranya Surakarta, Denpasar-Badung, Palembang, Surabaya dan Yogyakarta. Keenam kota tersebut nantinya akan langsung mendapat bantuan Bus Rapid Transit (BRT), termasuk Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Lampung, Kota Pekanbaru, akan mendapat bantuan yang sama.
“Pemko Medan siap membangun serta mewujudkan angkutan massal yang ada di kawasan perkotaan Kota Medan dengan skema pembelian layanan. Dengan adanya penandatanganan ini, Pemko Medan nantinya dapat menghadirkan angkutan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Medan,” ungkap Akhyar.
Disamping itu, Akhyar menjelaskan bahwa Pemko Medan juga akan terus mengembangkan pelayanan transportasi yang memadai mulai dari layanan angkutan moda transportasi massal BRT ataupun LRT demi memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Pemko Medan juga tengah berupaya mengembangkan pelayanan transportasi yang ada di Kota Medan baik dari pelayanan BRT ataupun LRT nantinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini,” jelas Akhyar.
Sebelumnya Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Budi Setiyadi mengatakan, Kemenhub RI akan memberikan bantuan kepada program pengembangan angkutan massal di kawasan perkotaan dengan skema pembelian layanan.
“Ini bantuan yang dicanangkan pada rapat koordinasi Urban Transport yang dilaksanakan pada Februari 2019 di Kemenko Maritim. Urgensitas pembenahan transportasi merupakan hal yang mendorong terlaksananya pilot project ini, sehingga intervensi pemerintah pusat harus dilakukan,” tegasnya, Budi Setiyadi.
Kemudian Budi Setiyadi menyatakan, hibah ini untuk digunakan menerapkan BRT dengan skema beli layanan atau BTS yang akan beroperasi pada 2022. Program ini adalah menyertai skema yang telah buat untuk lima kota besar yang buy the service, dimana hal ini untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas angkutan umum.
Budi juga menyatakan, kelima kota yang dipilih menerima dana hibah tersebut merupakan hasil seleksi yang diusulkan menjadi pilot project atau proyek percontohan program buy the service. “Sebenarnya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas angkutan umum, kita memiliki komitmen dan konsisten, mengurangi kendaraan pribadi, kedua menyangkut kualitas udara efek rumah kaca,” paparnya. (POL/W)
