Medan, POL | Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumatera Utara (Sumut) mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi pemerintah memperkuat kolaborasi dalam mendiseminasikan informasi pembangunan dan berbagai program pemerintah. Informasi yang disampaikan juga diharapkan dikemas secara komunikatif dengan mengedepankan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap saat membuka kegiatan Pelatihan Teknis Pengelolaan Media Sosial bagi Perangkat Daerah di lingkup Pemprov Sumut, dengan tema Seni Mengemas Kebijakan: Mengubah Bahasa Birokrasi menjadi Bahasa Publik, yang diselenggarakan Dinas Kominfo Sumut di Kantor Dinas Kominfo Sumut, Jalan HM Said, Medan, Selasa (27/10/2026).
“Kami mendorong adanya sinergi antara instansi pemerintah, termasuk OPD, hingga instansi lain dalam mempublikasikan berbagai program dan kegiatan,” ujar Erwin Hotmansah.
Menurut Erwin, kolaborasi dalam diseminasi informasi diperlukan untuk meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat terhadap berbagai kebijakan serta layanan publik. Keterpaduan penyampaian informasi juga penting untuk mencegah kesimpangsiuran informasi sekaligus menekan penyebaran disinformasi di tengah masyarakat.
“Jangan berdiri sendiri ketika memberikan informasi kepada masyarakat. Semakin banyak berkolaborasi, semakin banyak masyarakat yang mengetahui dan menonton,” katanya.
Erwin juga menekankan pentingnya kemampuan instansi pemerintah dalam mengemas informasi agar mudah dipahami dan relevan bagi masyarakat. Karena itu, pengelola informasi pemerintah harus mampu menerjemahkan berbagai istilah birokrasi yang terkesan kaku dan teknis menjadi bahasa yang lebih komunikatif.
“Yang sangat relevan bahwa kita harus mampu menerjemahkan istilah-istilah birokrasi yang terkesan kaku dan teknis menjadi narasi publik yang komunikatif, ramah, persuasif, serta menyentuh kebutuhan masyarakat,” kata Erwin.
Kegiatan tersebut menghadirkan pegiat media sosial Toga Nainggolan sebagai narasumber. Menurutnya, selama ini masih terdapat jarak antara birokrasi sebagai pelaksana kebijakan dan masyarakat yang diharapkan memahami serta mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.
Karena itu, pesan kebijakan pemerintah perlu dikemas ulang menjadi informasi yang lebih menarik, sederhana, dan relevan bagi masyarakat. Pengelola informasi juga perlu mengubah orientasi publikasi dari sekadar menyampaikan kegiatan seremonial menjadi informasi yang menonjolkan manfaat konkret bagi masyarakat.
Menurut Toga, masih banyak pengelola informasi instansi yang sekadar mempublikasikan kegiatan seremonial. Padahal, di balik kegiatan tersebut terdapat manfaat dan informasi penting yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Daripada sekadar mengumumkan bahwa dinas atau instansi mengadakan suatu kegiatan, alangkah baiknya jika publikasi itu langsung menonjolkan nilai kemudahannya bagi warga. Contohnya, alih-alih memberitakan pembukaan gerai pajak, lebih baik langsung tegaskan bahwa masyarakat kini tidak perlu antri lagi untuk bayar pajak. Kita harus membiasakan diri melihat publikasi dari sudut pandang manfaat yang akan diterima oleh masyarakat,” ujar Toga. (Isvan)
