Medan, POL | Ketua Ikatan Alumni (IKA) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumatera Utara, Safrizal Almalik sangat mendukung usulan Wakil Ketua DPRD Sumut Ricky Anthony (Bung RA), untuk memotong gaji dan tunjangan seluruh pejabat pemerintah guna membantu percepatan penanganan korban banjir, longsor, dan gempa bumi yang melanda Sumut, Sumbar dan Aceh.
“Kita apresiasi sekaligus sangat mendukung usulan positif dari Wakil Ketua DPRD Sumut tersebut. Namun sebaiknya usulan tersebut dimulai dari mereka pimpinan dewan, yang berjumlah lima orang yakni Ketua dan empat Wakil Ketua DPRD Sumut,” kata Safrizal dalam siaran persnya kepada wartawan di Medan, Senin (15/12/2025).
Hal itu diperlukan, lanjut Safrizal, agar menjadi bukti keseriusan dan contoh hingga diikuti oleh pejabat lainnya. Sebab menurut Safrizal, ada banyak pos anggaran khusus diperoleh bagi pimpinan dewan dibandingkan anggota dewan biasa.
Di antaranya, jelas Safrizal, uang makan minum pimpinan dewan diperkirakan mencapai seratusan juta rupiah per bulannya, begitu juga uang minyak kendaraan hingga uang hotel yang diterima pimpinan dewan.
“Bila perlu tidak usah tanggung-tanggung, dari anggaran uang makan minum atau tamu dialihkan oleh sebanyak lima pimpinan dewan tersebut selama lima bulan saja sudah sangat terbantu bagi para korban bencana di Sumut,” katanya.
Menurut Safrizal, pengalihan anggaran atau salah satu pos anggaran yang diterima oleh pimpinan dewan tersebut, agar bantuan dari dewan nantinya benar-benar bisa dirasakan bagi para korban. “Sehingga bantuan yang disampaikan dewan tersebut nantinya tidak sekafdarnya saja, hanya dipotong seratus atau lima ratus ribu rupiah,” sebutnya.
Sebab, lanjut Safrizal, korban bencana melanda pulau Sumatera khususnya Sumut beberapa pekan kemarin sangat berdampak buruk bagi warga. “Masih banyak korban bencana di Sumut hingga kini samasekali belum tersentuh bantuan. Tidak usah jauh-jauh, termasuk dari keluarga saya sendiri korban banjir hingga mencapai dada orang dewasa tingginya di Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, hingga kini belum ada tersentuh bantuan,” ungkap Safrizal.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua DPRD Sumut Ricky Anthony (Bung RA), mengusulkan pemotongan gaji dan tunjangan seluruh pejabat pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk membantu percepatan penanganan korban banjir, longsor, dan gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera (Sumut, Sumbar dan Aceh) jika pemerintah pusat tetap tidak menjadikan bencana Sumatera jadi bencana nasional.
Usulan tersebut disampaikan Bung RA kepada wartawan, Senin (15/12/2025) di DPRD Sumut menyusul masih beratnya penderitaan ratusan ribu warga terdampak bencana di Provinsi Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat hingga akhir 2025.
Menurutnya, jika penanganan pascabencana hanya mengandalkan anggaran daerah, maka penderitaan para pengungsi dikhawatirkan tidak akan segera berakhir, sehingga perlu segera dilakukan pemotongan gaji atau tunjangan para pejabat, untuk disisihkan kepada korban bencana.“Pemotongan gaji dan tunjangan pejabat pemerintah ini sangat memungkinkan dilakukan dan akan sangat membantu pemulihan pascabencana, sebab sampai saat ini pemerintah pusat masih terkesan lambat menetapkan bencana Sumatera menjadi bencana nasional,” katanya.
Bung RA menilai, penanganan bencana di lapangan belum berjalan maksimal. Penyaluran logistik masih belum merata, sementara kebutuhan dasar masyarakat terdampak terus meningkat.(Lukman)
