Jakarta, POL | Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Irma Suryani Chaniago menyebut Front Pembela Islam (FPI) lucu lantaran mengaku-ngaku membela Pancasila dalam demonstrasi menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP di MPR/DPR, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Seketika Irma jadi teringat FPI bermasalah karena Surat Keterangan Terdaftar (SKT)-nya sebagai ormas bermasalah lantaran tak mencantumkan Pancasila di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) keormasannya.
Itu lagi yang lebih lucu, ada ormas yang di AD/ART-nya tidak mencantumkan Pancasila,” ujar Irma kepada Tagar, Rabu, 1 Juli 2020.
Selain FPI, Irma juga menyebut ada partai politik (parpol) yang menurutnya menolak asas tunggal Pancasila, tetap kini malah berteriak membela Pancasila.
“Bahkan ada partai yang menolak asas tunggal Pancasila, sekarang kok teriak-teriak bela Pancasila,” ucap dia.
Kendati demikian, Irma menilai saat ini masyarakat tengah disibukkan dengan menjaga diri dan keluarga lantaran adanya pandemi Covid-19. Sehingga, tak ada waktu untuk meributkan hal seperti itu.
“Keselamatan jiwa menjadi penting dari pada sekadar meributkan hal-hal yang tidak jelas ujung pangkalnya,” katanya.
Sebelumnya, SKT FPI selaku ormas tidak kunjung diperpanjang setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengemukakan ada kendala di dalam AD/ART FPI.
“Di AD/ART itu di sana disampaikan bahwa visi dan misi organisasi FPI adalah penerapan Islam secara kafah di bawah naungan Khilafah Islamiyah, melalui pelaksanaan dakwah penegakan hisbah dan pengawalan jihad. Ini yang sedang didalami lagi oleh Kementerian Agama karena ada pertanyaan yang muncul, karena ini ada kabur-kabur bahasanya,” ujar Tito saat rapat kerja di Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis, 28 November 2019.
Saat itu, Tito menyatakan penggunaan kata ‘Khilafah Islamiyah’ yang terdapat dalam AD/ART FPI sangat sensitif karena bisa berarti dan bermaksud lain.
“Kata-kata khilafahnya kan sensitif, apakah biologis Khilafah Islamiah atau kah membentuk sistem negara? Kalau sistem negara bertentangan dengan prinsip NKRI ini,” tutur Tito.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Umum FPI Munarman mengatakan SKT ormas tidak memberikan manfaat. Oleh sebab itu, pihaknya tidak tertarik melakukan perpanjangan izin meski SKT sudah kedaluwarsa.
Munarman menjelaskan, ormas yang sangat lekat dengan sosok Rizieq Shihab itu, saat ini enggan mengurusi perpanjangan SKT. Pihaknya telah membulatkan tekad untuk tidak memperpanjang izin.
“Enggak ada manfaat juga bagi FPI, SKT tersebut,” ujar Jubir FPI Munarman kepada Tagar, Rabu, 25 Desember 2019. (POL/TI)
