Bandung, POL | Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menekankan pentingnya kesiapan data dan tata kelola sebelum pemerintah mengadopsi
teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Hal itu disampaikan Farhan saat menjadi pembicara dalam AIIF Panel 8 bertajuk AI Government & Public Services, pada Kamis 27 Agustus 2026 di Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB).
Pada kesempatan itu, Farhan mengatakan, transformasi digital pemerintahan tidak cukup hanya dengan menghadirkan teknologi terbaru, tetapi harus memastikan teknologi tersebut memiliki sistem pendukung dan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. Pemerintah jangan terjebak Fear of Missing Out (FOMO) atau ikut menggunakan teknologi hanya karena sedang menjadi tren.
Sebagai contoh, ”Pengalaman penggunaan kamera CCTV 4K yang sempat didorong karena kemampuannya mendukung face recognition dan berbagai fitur analisis. Namun, teknologi tersebut belum optimal karena sistem pendukung atau back-end yang dibutuhkan belum tersedia.
“Harus hati-hati sekali dalam dunia digital, jangan sampai terbawa FOMO. Kalau kita sudah bisa mengenali wajah seseorang, lalu apa? Pemerintah kota tidak punya kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap orang tersebut,” ujar Farhan.
Farhan menambahkan, pemanfaatan teknologi pemerintah juga harus memperhatikan aspek hukum, kewenangan, serta perlindungan data pribadi. Karena itu, sebelum teknologi digunakan secara luas, diperlukan kesiapan administratif dan mekanisme kerja sama antarlembaga. “Hal-hal seperti itu yang kami sebut sebagai kesiapan administratif. It’s boring. It’s very, very boring. Tetapi itu akan menutup semua legal loophole dari setiap teknologi yang dimanfaatkan,” katanya.
Farhan menuturkan, dalam transformasi digital Kota Bandung, tahapan yang dibangun adalah memastikan ketersediaan satu data dan tata kelola terlebih dahulu. Setelah itu, pemerintah baru berbicara mengenai teknologi dan dampak nyata yang ingin dihasilkan. Salah satu fondasinya adalah pengumpulan data
kewilayahan melalui 1.597 RW di Kota Bandung. Pemkot Bandung menghimpun 58 indikator mengenai kondisi wilayah melalui pendataan di tingkat RT dan RW.
Data tersebut kemudian diverifikasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung. Dari proses tersebut, Pemkot Bandung mulai membangun sistem yang dapat memperlihatkan kondisi kewilayahan secara lebih terintegrasi. “Ini
adalah bagian bagaimana penyeragaman data itu kemudian bisa menjadi awal kita dalam tata kelola, belum teknologi,” ujar Farhan.
Ia menyebutkan, proses tersebut masih dalam tahap pengembangan. Setelah integrasi data berjalan, Pemkot Bandung akan mengarah pada pemanfaatan AI recommendation untuk membantu proses pengambilan keputusan. Salah satu contoh pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan terlihat pada persoalan pengelolaan sampah.
Berdasarkan data kewilayahan, baru 490 dari 1.597 RW yang telah mampu melakukan pemilahan sampah. Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar Pemkot Bandung dalam menerapkan program Gaslah dengan menempatkan petugas pemilah di tingkat RW.
Namun, kebijakan tersebut juga langsung dievaluasi berdasarkan data. Setelah 6 bulan pelaksanaan, hasil evaluasi menunjukkan satu RW maksimal baru mampu memilah sekitar 40 kilogram sampah per hari. Jika dikalikan dengan
seluruh RW, kapasitas pemilahan tersebut berada di kisaran 60 ton per hari.
Angka itu masih jauh dibandingkan produksi sampah Kota Bandung yang mencapai sekitar 1.800 ton per hari, dengan sekitar 60 persen di antaranya merupakan sampah organik.
Farhan menilai data dan teknologi harus digunakan untuk melihat efektivitas sekaligus konsekuensi sebuah kebijakan, termasuk dari sisi anggaran. Ia juga mencontohkan, penempatan satu petugas pemilah di 1.597 RW membutuhkan anggaran sekitar Rp28 miliar per tahun. Karena itu, setiap kebijakan perlu dihitung secara menyeluruh sebelum diterapkan lebih luas.
“Setiap kebijakan itu konsekuensinya mesti kita hitung ke depan dan kita siapkan di belakang. So, back-end and forecast become very important before we move on with technology,” katanya.
Pemkot Bandung juga tengah mengembangkan berbagai prototipe untuk mendukung proses validasi dan pengambilan keputusan. Salah satunya aplikasi Teh Eva atau Electronic Validation Application yang masih dalam tahap beta.
Farhan mengatakan pendekatan prototyping dilakukan agar setiap inovasi dapat diuji terlebih dahulu dengan biaya yang relatif kecil. Setelah terbukti berjalan dan memberikan manfaat, teknologi tersebut baru dapat dikembangkan dan
disosialisasikan secara lebih luas. “Bagaimanapun juga kami berangkat dari tata kelola data sehingga memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tutur Farhan.
Tembus Rp2,1 Triliun
Sementara itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung melaporkan realisasi penerimaan pajak daerah mencapai sekitar Rp2,1 triliun hingga menjelang akhir Agustus 2026. Capaian tersebut menjadi modal optimisme untuk memenuhi target penerimaan pajak daerah tahun ini sebesar Rp3,6 triliun.
Sekretaris Bapenda Kota Bandung, Apep Insan Parid mengatakan, target penerimaan pajak daerah tahun ini memang cukup besar. Namun, dengan capaian yang sudah diraih hingga Agustus, pihaknya optimistis target tersebut dapat terealisasi. “Target penerimaan pajak daerah tahun ini sebesar Rp3,6 triliun. Hari
ini, menjelang akhir Agustus, sudah tercapai sekitar Rp2,1 triliun,” katanya.
Menurut Apep, masih terdapat waktu sekitar empat bulan untuk mengejar sisa target penerimaan. Salah satu momentum penting berada pada September, ketika jatuh tempo Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi salah satu puncak penerimaan pajak daerah.
Momentum tersebut dapat mendorong
peningkatan penerimaan sehingga target pajak daerah Kota Bandung tahun 2026 dapat tercapai. “Insyaallah penerimaan meningkat. September juga menjadi puncaknya karena jatuh tempo PBB,” katanya.
Ia menilai, pajak daerah bukan sekadar kewajiban masyarakat, tetapi memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik
di Kota Bandung. Karena itu, Bapenda mengajak seluruh masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tertib. “Bayarlah pajak daerah tepat waktu dan tepat jumlah, karena dengan membayar pajak daerah warga masyarakat telah berpartisipasi dalam pembangunan di Kota Bandung,” tutur Apep.
Pada program padat karya yang dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung sepanjang tahun 2026 terus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Hingga Agustus 2026, program tersebut telah menyerap sekitar 4.100 tenaga kerja dari berbagai wilayah di Kota Bandung.
Menurut Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana mengungkapkan, capaian tersebut berasal dari pelaksanaan program padat karya yang bersumber dari usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), aspirasi reses anggota dewan, serta program reguler yang dikelola Disnaker. “Realisasi padat karya sampai Agustus 2026 sudah menyerap sekitar 4.100 orang. Program ini berasal dari Musrenbang, reses, dan reguler,” ujar Yayan.
Selain itu, Disnaker masih menyiapkan realisasi program untuk sekitar 3.900 orang lainnya secara bertahap. Dalam waktu dekat, masih terdapat kuota bagi sekitar 500 peserta yang akan dilibatkan dalam kegiatan padat karya.
Program padat karya merupakan salah satu instrumen penting pemerintah dalam menjaga daya tahan ekonomi masyarakat, terutama bagi warga yang terdampak perubahan kondisi ekonomi global. “Tujuan padat karya ini memberikan stimulan kepada warga yang terkena dampak perubahan ekonomi. Program ini menjadi bumper ekonomi agar masyarakat tetap memiliki daya beli dan tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari,” katanya.
Ia menjelaskan, setiap peserta padat karya memperoleh insentif sekitar Rp1,7 juta selama mengikuti kegiatan. Dana tersebut diharapkan dapat berputar kembali di lingkungan masyarakat sehingga membantu menggerakkan roda perekonomian lokal. “Ketika peserta menerima penghasilan dari program ini, uang tersebut akan kembali beredar di lingkungan sekitar. Jadi tidak hanya membantu individu, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat secara lebih luas,” ujarnya.
Selain manfaat ekonomi, program padat karya juga memberikan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan. Berbagai kegiatan yang dilakukan peserta, seperti pembersihan lingkungan dan pemeliharaan fasilitas umum, turut membantu menciptakan kawasan yang lebih bersih dan nyaman. “Dampaknya ada dua. Pertama sebagai penopang ekonomi masyarakat. Kedua, lingkungan menjadi lebih bersih dan tertata,” tutur Yayan.
Program padat karya tahun 2026 telah dilaksanakan di hampir seluruh kecamatan di Kota Bandung. Program tersebut mendapat respons positif dari masyarakat karena mampu memberikan penghasilan tambahan sekaligus
membuka kesempatan kerja sementara bagi warga yang membutuhkan.
Melihat manfaat yang dihasilkan, Pemkot Bandung berencana melanjutkan program padat karya pada tahun 2027.
Yayan menyebut, Disnaker telah mengusulkan anggaran melalui Rencana Kerja dan Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKA-PPAS) untuk memastikan keberlanjutan program tersebut.
Yayan berharap, program padat karya tidak hanya menjadi sarana pemberian bantuan ekonomi, tetapi juga mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. “Program ini sangat baik untuk membantu ekonomi masyarakat. Namun yang paling penting harus ada produktivitasnya, ada hasil yang dirasakan masyarakat. Jadi bukan sekadar menerima uang, tetapi juga menghasilkan manfaat bagi lingkungan dan warga sekitar,” katanya.
Gebyar Bandung Utama
Pemerintah Kota Bandung menghadirkan Gebyar Bandung Utama sebagai upaya mendekatkan berbagai layanan publik kepada masyarakat. Kegiatan yang digelar di Lapangan Puter, Bandung dengan menghadirkan layanan dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Bandung serta instansi.
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung, Apep Insan Parid mengatakan, Gebyar Bandung Utama merupakan bagian dari gerakan Bandung Unggul Melayani Warga yang menitikberatkan pada kemudahan akses
pelayanan bagi masyarakat. “Gebyar Utama ini semacam gebyar pelayanan. Bapenda Kota Bandung berkolaborasi dan bersinergi dengan beberapa OPD Kota Bandung serta instansi di luar Kota Bandung,” ujar Apep.
Beragam layanan dihadirkan dalam kegiatan tersebut. Bapenda Kota Bandung memberikan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), termasuk layanan PBB Rengse Sapoe, sehingga administrasi masyarakat dapat diselesaikan pada hari yang sama. Bapenda Provinsi Jawa Barat melalui layanan Samsat memberikan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kantor Pertanahan Kota Bandung turut menyediakan layanan konsultasi mengenai
dokumen dan persoalan pertanahan.
Pelayanan lainnya berasal dari sejumlah OPD Pemkot Bandung. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memberikan edukasi pencegahan dan penanganan kebakaran ringan, khususnya yang berpotensi terjadi di dapur seperti kebakaran akibat kompor gas. Sedangkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
menyediakan pembagian bibit tanaman, ikan hias, serta pemeriksaan kesehatan hewan secara gratis, termasuk layanan untuk kucing seperti sterilisasi dan vaksinasi rabies.
Selain itu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian menghadirkan bazar murah dengan komoditas seperti beras dan sayuran. DPMPTSP memberikan layanan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha perseorangan berisiko rendah. Masyarakat juga dapat memperoleh layanan perekaman KTP elektronik, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta pemeriksaan kesehatan gratis dari Puskesmas Puter.
Kegiatan turut melibatkan pelaku UMKM lokal dari wilayah kecamatan yang menyediakan berbagai produk makanan rumahan. Bagi anak-anak, tersedia pula hiburan dan permainan flying fox.
Tujuan utama Gebyar Bandung Utama bukan hanya menghadirkan banyak layanan dalam satu lokasi, tetapi juga membangun sinergi antarlembaga agar kebutuhan masyarakat dapat dilayani secara lebih mudah dan dekat. “Yang paling utama adalah pelayanan kepada
masyarakat, baik itu kemudahan maupun mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta sinergitas dengan berbagai OPD terkait dengan beberapablayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat,” katanya.
Kemudahan tersebut dirasakan langsung warga. Indri, warga sekitar yang memanfaatkan layanan pembayaran PBB, mengaku terbantu karena tidak perlu mendatangi lokasi pelayanan yang jauh. “Menurut saya ini menguntungkan karena dekat, tidak ribet, langsung beres. Kalau biasanya harus ke bank BJB, menunggu antrean kalau penuh. Kalau di sini langsung,” ujarnya.
Selain membayar PBB, Indri juga memanfaatkan layanan pembagian ikan dan tanaman gratis. Ia bahkan mengajak anak-anak menikmati permainan yang tersedia di lokasi kegiatan.
Hal serupa disampaikan Endang Sutisna, warga Sukaluyu, yang datang untuk mengurus PBB. Menurutnya, kehadiran pelayanan terpadu dalam Gebyar Bandung Utama membuat pengurusan administrasi menjadi lebih mudah.
Melalui Gebyar Bandung Utama, Pemkot Bandung menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih
dekat, mudah, dan terintegrasi sehingga masyarakat dapat menyelesaikan
berbagai kebutuhan layanan dalam satu kegiatan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mendorong penguatan industri kuliner dan sport tourism sebagai salah satu penggerak ekonomi Kota Bandung sekaligus Jawa Barat. Menurutnya, geliat olahraga, pariwisata dan kuliner memiliki efek berantai yang mampu membuka peluang usaha bagi masyarakat.
Keberadaan Persib Bandung sebagai salah satu kekuatan sepak bola nasional turut memberikan dampak ekonomi bagi Kota Bandung. Terlebih, Persib kini memiliki hak eksklusif dalam pengelolaan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).
“Persib itu generate a lot of economy. Dengan hak eksklusif mereka mengelola GBLA, memberikan peluang banyak sekali untuk para pengusaha untuk masuk ke seputaran GBLA dan membangun wisata kuliner di sana,” kata Farhan.
Menurutnya, pertandingan Persib juga mampu menarik penonton dari luar Kota Bandung sehingga memberikan dampak langsung terhadap sektor usaha, khususnya kuliner dan akomodasi. Sport tourism merupakan salah satu sektor yang dapat diandalkan untuk mendatangkan wisatawan sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
Ia mencontohkan berbagai kegiatan olahraga seperti lomba lari yang pesertanya banyak berasal dari luar Bandung. Para peserta tersebut tidak hanya mengikuti kegiatan olahraga, tetapi juga menginap, makan, berbelanja dan berwisata di Bandung. “Sport tourism ini mendatangkan banyak sekali rezeki ke Kota Bandung,” ujarnya.
Farhan juga menilai kuliner merupakan bagian penting dari budaya dan identitas Kota Bandung. Ia mengutip pernyataan Gubernur Jawa Barat bahwa orang datang ke Bandung pada dasarnya memiliki dua alasan utama yakni tidur dan makan. “Bisnis kuliner dan bisnis akomodasi di Kota Bandung menjadi sangat penting. Inilah sebabnya saya sangat menghargai hadirnya asosiasi kafe dan restoran atau AKAR,” ungkapnya.
Ia berharap, AKAR dapat menjadi wadah kolaborasi sekaligus komunikasi bagi para pelaku usaha, bukan menjadi kartel yang membatasi persaingan.
Menurutnya, persaingan sehat justru dibutuhkan agar industri kuliner Jawa Barat semakin kuat dan memiliki daya saing. “Tantangan kita semua adalah bagaimana memperkuat kebersamaan antar pelaku usaha. Gesekan kepentingan para pelaku usaha bukanlah hal yang perlu kita hindari dalam kerangka persaingan yang sehat,” ujarnya.
Selain itu, Farhan juga menilai kreativitas menjadi kunci penting dalam pengembangan industri kuliner. Ia mencontohkan cilok, cireng dan seblak yang dahulu identik sebagai makanan sederhana dengan harga terjangkau tetapi kini telah berkembang menjadi produk kuliner yang memiliki nilai jual tinggi. “Cilok, cireng serta seblak, zaman kita kecil adalah makanan sederhana. Tapi sekarang cireng, cilok dan seblak bisa anda makan di pelataran Rp100 ribu sepiring,” ucapnya.
Menurut Farhan, perubahan tersebut menunjukkan bahwa inovasi dapat mengangkat makanan lokal menjadi bagian dari daya tarik wisata. Oleh karena itu, ia mendorong para pelaku usaha kuliner tidak hanya memperkuat manajemen bisnis tetapi juga terus melakukan inovasi terhadap menu dan menghadirkan nilai tambah sebagai bagian dari kekayaan budaya Jawa Barat.
“Artinya kreativitas dari para pelaku dan anggota AKAR jangan berhenti di masalah manajemen. Tetap harus ada inovasi-inovasi yang memberikan nilai tambah kepada menunya itu sendiri sebagai bagian dari kekayaan budaya kita,” katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan, kuliner memiliki peran jauh lebih besar daripada sekadar urusan makanan dan minuman. Menurutnya, sektor kuliner berkaitan erat dengan ekonomi, lapangan pekerjaan, pariwisata, budaya hingga identitas Jawa Barat. “Kalau kita bicara kuliner sebenarnya kita bukan hanya berbicara soal makanan dan minuman. Kita sedang bicara tentang ekonomi, lapangan pekerjaan, pariwisata, budaya serta
identitas Jawa Barat,” ujar Erwan.
Ia menyebut Jawa Barat memiliki modal besar berupa kekayaan kuliner dari 27 kabupaten/kota, mulai dari nasi timbel, karedok, lotek, batagor, surabi, peuyeum hingga seblak. Erwan berharap kepengurusan AKAR Jawa Barat periode 2026–2031 mampu menghadirkan lebih banyak inovasi sekaligus memperkuat branding kuliner lokal. Ia juga meminta organisasi tersebut tidak
menjadi kartel, melainkan menjadi penggerak ekosistem usaha kuliner yang sehat dan kompetitif. “Silakan dari manapun, siapapun untuk berusaha di Jawa Barat. Silakan untuk berinvestasi di Jawa Barat. Tetapi tetap saya tekankan karyawannya harus warga Jawa Barat dan makanannya pun harus yang berciri
khas Jawa Barat,” jelasnya.
Erwan menambahkan, peluang kuliner Jawa Barat semakin besar seiring meningkatnya akses transportasi dari Jakarta menuju Bandung. Banyak warga Jakarta kini sengaja datang ke Bandung hanya untuk menikmati kuliner.
“Kita harus menangkap peluang-peluang itu. Tantangan kita hari ini dan ke depan adalah bagaimana makanan yang enak ini naik kelas menjadi bisnis yang kuat. Bagaimana kuliner lokal bisa memiliki branding yang kuat,” katanya. (Har)
