Jakarta, POL | Kementerian Keuangan mengungkapkan pemerintah akan menyalurkan bantuan produktif untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mulai 17 Agustus 2020. Saat ini, pemerintah masih melakukan verifikasi data calon penerima bantuan.
“Harapannya mulai launching pada 17 Agustus 2020 nanti, program ini nanti akan membantu dunia usaha khususnya UMKM dari sisi produksi,” ungkap Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani dalam video conference, Rabu (12/8/2020).
Ia bilang pihaknya kini sedang dalam tahap finalisasi penetapan anggaran untuk target penerima yang sebanyak 9 juta pelaku UMKM. Kendati sedang tahap finalisasi, tapi Askolani menyatakan anggaran yang disiapkan fleksibel.
“Ini menyesuaikan implementasi di lapangan dan dari Kementerian Koperasi dan UKM,” jelas Askolani.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki juga menyatakan program bantuan untuk UMKM ini akan mulai dijalankan pada pertengahan bulan ini. Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini masih memastikan data nasabah yang akan mendapatkan bantuan.
“Jadi, ini kami sudah siapkan pertengahan Agustus ini juga sudah bisa kami kick off,” ucap Teten.
Ia bilang seluruh pelaku UMKM berpeluang mendapatkan bantuan produktif dari pemerintah sebesar Rp2,4 juta. Ini tanpa terkecuali bagi pengusaha kecil yang baru membangun bisnisnya di tengah pandemi virus corona.
“Menyangkut tadi apakah orang yang baru mulai usaha untuk membuat misalnya karena terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), tidak tertutup. Kriterianya adalah yang belum pernah atau sedang menerima pinjaman dari perbankan,” jelas Teten.
Berdasarkan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), tambah Teten, penyaluran bantuan ini akan dilakukan di berbagai daerah. Dengan demikian, bantuan produktif ini tak hanya terpusat di satu wilayah saja.
“Sesuai dengan arahan Presiden yang terpenting adalah penyebaran secara proporsional dari daerah. Supaya tidak menumpuk di kota besar saja,” kata Teten.
Teten juga meminta agar Ketua Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sekaligus Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sunarso untuk ikut melakukan verifikasi data calon penerima bantuan dari pemerintah.
Sebab, syarat calon penerima bantuan adalah mereka yang belum atau sedang menerima pinjaman dari perbankan. “Pak Presiden (Joko Widodo) meminta saat launching sudah konkret, semoga disiapkan ya pak, ucap Teten.
Dalam kesempatan yang sama, Sunarso menyatakan telah menyortir data nasabah dari mereka yang memiliki Tabungan Simpedes yang sebelumnya tak pernah mendapatkan kredit dan saldo tabungannya di bawah Rp2 juta. Jumlahnya ada 4,3 juta nasabah.
“Dari 4,3 juta itu, kalau kami verifikasi ada 1,1 juta yang bisa menerima duluan. Selebihnya kami lakukan verifikasi,” terang Sunarso.
Ia bilang pihaknya juga telah menyiapkan skema penyaluran bantuan produktif untuk UMKM. Perusahaan akan memberikan formulir ke masing-masing penerima untuk ditandatangani sebagai jaminan agar dana yang diberikan pemerintah benar-benar digunakan untuk modal kerja.
“Orang-orang kami datangi satu-satu, dikasih tahu, Bapak Ibu punya rekening di BRI, saldo di bawah Rp2 juta, pemerintah mau berikan bantuan untuk usaha produktif, maka boleh cair kalau digunakan untuk berusaha. Silahkan kalau setuju tanda tangan,” jelas Sunarso.
Sementara, Wakil Menteri BUMN I sekaligus Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin menambahkan terdapat 6,4 juta nasabah PT Permodalan Nasional Madani (Persero) yang juga akan diberikan bantuan modal kerja Rp2,4 juta. Total nasabahnya sekitar 6,4 juta.
“Total yang sudah bisa jalan ada 6,4 juta PNM ditambah 1,1 juta BRI, yakni total 7,5 juta bisa jalan untuk tahap awal. Bisa ditransfer tinggal dikali Rp2,4 juta, saya rasa itu angka yang cukup besar,” jelas Budi.(POL/cnn)
