Medan, POL – Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, SH, mengajak Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk lebih serius memperhatikan persoalan kemiskinan yang masih menjadi tantangan bagi masyarakat di wilayah Medan Utara, khususnya Kecamatan Medan Belawan.
Hal tersebut disampaikannya saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di dua lokasi berbeda, yakni Jalan Sumatera No. 01, Kelurahan Belawan II, Sabtu (7/11/2026), dan Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Belawan Bahagia, Minggu (8/11/2026) di Kecamatan Medan Belawan.
Dalam kegiatan tersebut, pria yang akrab disapa Hendra ini mengungkapkan bahwa Medan Utara masih menghadapi berbagai persoalan sosial dan ekonomi. Kondisi kehidupan sebagian masyarakat dinilai masih membutuhkan perhatian serius, terutama mereka yang berada dalam keterbatasan ekonomi.
Menurut politikus Partai Golkar tersebut, persoalan kemiskinan tidak cukup hanya dilihat dari angka statistik, tetapi harus disikapi melalui langkah nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia menilai, pemerataan pembangunan menjadi salah satu hal penting dalam upaya mengurangi kesenjangan antara wilayah Medan Utara dengan kawasan lainnya di Kota Medan. Sebab, masyarakat di kawasan pesisir juga berhak mendapatkan kesempatan dan kualitas hidup yang lebih baik.
“Penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Mulai dari pemenuhan kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, hingga terbukanya kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan keluarga”, ujarnya.
Selain itu, Hendra juga menekankan pentingnya pendataan masyarakat miskin secara akurat agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Jangan sampai warga yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan, sementara masyarakat yang sudah mampu masih tercatat sebagai penerima.
“Pemerintah harus memastikan seluruh program bantuan dan perlindungan sosial dapat diakses masyarakat yang memenuhi kriteria. Dengan demikian, keberadaan Perda Nomor 5 Tahun 2015 benar-benar memberikan manfaat bagi warga yang membutuhkan”, katanya.
Legislator Dapil II yang meliputi Medan Belawan, Medan Labuhan dan Medan Marelan ini juga berharap masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi turut mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan ekonomi sehingga memiliki kemampuan untuk meningkatkan taraf hidup secara mandiri.
Khusus masyarakat Medan Belawan, Hendra menilai perlu adanya perhatian terhadap pengembangan potensi ekonomi lokal, termasuk sektor perikanan, perdagangan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pesisir.
Menurutnya, terbukanya lapangan pekerjaan dan peningkatan keterampilan masyarakat merupakan bagian penting dari upaya memutus mata rantai kemiskinan. Pemerintah diharapkan dapat memperkuat program pelatihan dan pemberdayaan agar masyarakat memiliki peluang ekonomi yang lebih luas.
“DPRD Kota Medan memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus mengawasi pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah, termasuk program penanggulangan kemiskinan agar berjalan sesuai ketentuan dan memberikan dampak nyata”, ujarnya.
Melalui sosialisasi perda tersebut, dia berharap masyarakat semakin memahami hak-haknya serta mengetahui bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan. Masyarakat juga diharapkan tidak ragu menyampaikan persoalan yang dihadapi agar dapat menjadi bahan evaluasi dan perjuangan bersama.
“Ke depan, pembangunan di wilayah Medan Utara semakin merata, sehingga masyarakat Belawan dan kawasan sekitarnya dapat menikmati kehidupan yang lebih sejahtera, memiliki kesempatan ekonomi yang lebih baik, serta terbebas dari belenggu kemiskinan”, pungkasnya.(lin)
