Medan | POL Sumatera Utara (Sumut) bermartabat diproyeksikan menjadi salah satu pr vinsi terbaik di Indonesia dalam lima tahun ke depan, ditopang upaya maksimal memacu pendapatan daerah melalui optimalisasi pendapatan dari berbagai sumber. Diproyeksikan sampai tahun 2023, APBD provinsi ini mencapai Rp 18 triliun.
Gubernur Sumut (Gubsu) H Edy Rahmayadi didampingi Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu Ilyas Sitorus mengemukakan itu, Minggu (24/2) seraya menegaskan komitmen ini bukan wacana, melainkan secara konkret akan dituangkan dalam dokumen resmi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumut 2018 – 2023.
“Dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD diperlukan upaya maksimal memacu pendapatan daerah khususnya optimalisasi pendapatan dari BUMD. Sumber-sumber pembiayaan alternatif dikembangkan melalui investasi langsung pihak swasta maupun skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan dana CSR perusahaan pemerintah dan swasta serta dukungan masyarakat lainnya,” jelas Gubsu.
Kepala Bappeda Sumut H Irman mengemukakan pihaknya siap menjabarkan printah Gubsu dan Wagubsu tersebut. Dalam RPJMD 2018 – 2023 visi “Sumut yang maju, aman dan bermartabat” akan konkret diwujudkan melalui lima misi yaitu mewujudkan masyarakat bermartabat dalam kehidupan, dalam politik, dalam pendidikan, dalam pergaulan dan dalam lingkungan serta prioritas pembangunan dengan sasaran utama membangun desa menata kota.
“Saya optimis semua organisasi perangkat daerah (OPD) sudah siap menjabarkan visi misi Bapak Gubsu dan Wagubsu ini dan semua rencana strategis (Renstra) OPD akan serempak dan saling mendukung memberhasilkan visi misi dimaksud,” ujar Irman, selaku Koordinator Eksekutif RPJMD Sumut 2018 – 2023.
Program unggulan yang memiliki daya ungkit yang akan mendorong terjadinya lompatan dalam pembangunan Sumut antara lain, bidang pendidikan mewujudkan masyarakat yang terpelajar, berkarakter, cerdas, berdaya saing dan mandiri. Sasaran bidang pendidikan diarahkan kepada peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan pendidikan dengan target tercapainya angka rata-rata lama sekolah 10,5 tahun.
Hal ini dilakukan melalui upaya peningkatan kualitas dan kompetensi guru, penambahan gaji guru honorer, penyediaan “guru terbang” dalam rangka pemenuhan kebutuhan guru di wilayah tertinggal, serta pemberian beasiswa bagi lulusan SMA berprestasi dari keluarga kurang mampu yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi.
Selain itu juga dilakukan melalui upaya peningkatan kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dan mendorong partisipasi BUMN/BUMD, swasta dan masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan SMA di kecamatan sesuai dengan kebutuhan, dan pembangunan SMK yang relevan dengan kebutuhan dan potensi unggulan daerah antara lain di Pematangsiantar, Padangsidimpuan, Deliserdang, Simalungun, Batu bara, Labuhanbatu Utara dan wilayah kepulauan Nias.
Bidang infrastruktur diarahkan kepada peningkatan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan dengan target terwujudnya jalan mantap 90 persen, mendukung pembangunan proyek strategis nasional seperti pembangunan jalan tol Sumatera, kereta api trans Sumatera dan pelabuhan Kualatanjung, pengembangan kawasan strategis nasional Mebidangro melalui pembangunan transportasi massal LRT/MRT, bendungan serbaguna Lau Simeme, pengembangan KSN Danau Toba melalui pembangunan jalan tol Tebingtinggi-Parapat, serta peningkatan akses transportasi menuju destinasi wisata lainnya.
Begitu juga Bidang kesehatan diarahkan kepada peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan target pencapaian usia harapan hidup 69,24 tahun, bidang ketenagakerjaan mewujudkan penyediaan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, dengan sasaran penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen, serta Bidang pertanian diarahkan kepada pencapaian target produktivitas komoditi pangan utama (padi) sebesar 8 ton per hektar demi meningkatnya kesejahteraan petani dan bidang pariwisata dalam rangka pencapaian target kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 500.000 orang, dilakukan melalui upaya pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata dengan mendorong partisipasi swasta.
Di samping pembangunan fisik, pembangun non fisik juga menjadi perhatian, dengan mengalokasikan anggaran yang signifikan antara lain pemberian bantuan kepada masyarakat untuk pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah, panti sosial, panti rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba, dan bantuan lainnya bagi masyarakat; serta menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan para pakar dari perguruan tinggi. (POL/R)
