Medan, POL | DPRD Medan mempertanyakan Kinerja OPD terkait (Dinas Kesehatan, Ketahanan Pangan dan Dinas Pengendalin Penduduk dan Keluarga Berencana) dalam menangani stunting yang mencapai 400 jiwa.
“Sejauh ini kita menilai penanganan stunting belum maksimal. Oleh sebab itu, secepatnya akan segera kita agendakan kembali Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan OPD terkait,” tegas Ketua Komisi II DPRD Medan Sudari ST, Senin (9/5/22).
Dikatakan Sudari, dari 400 jiwa tersebut, terdapat 19 lokus yang dominan berada di kawasan Medan Utara, persisnya Kelurahan Sicanang Kecamatan Medan Belawan.
“Kita minta Pemko Medan dalam hal ini Dinas P2KB untuk memberi arahan dan penyuluhan kepada masyarakat yang akan menikah (pra nikah). Selanjutnya Dinkes dan Dinas Ketapang memperhatikan asupan gizi kepada ibu dan calon bayi hingga melahirkan nanti,” ucapnya.
Dijelaskannya, Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) juga harus terlibat dalam membenahi lingkungan kumuh. Sebab, kondisi sanitasi yang buruk juga menjadi penyebab utama stunting.
“Stunting ini merupakan perhatian pemerintah pusat. Hal ini harus benar-benar diperhatikan pemerintah kota, kita tidak ingin masih ada anak-anak yang kurang mendapatkan asupan gizi,” pintanya.
Lanjutnya, dirinya juga mendapat kabar bahwa penggunaan anggaran terhadap stunting juga belum tersalurkan dengan baik. Oleh sebab itu, dirinya juga akan mempertanyakan program Triwulan I Dinkes Medan penanganan stunting.
“Kita juga ada menemukan salah seorang ibu dengan anaknya berusia 3 tahun. Di mana berat anaknya saat ini masih 7 kg, seharusnya 11 kg kalau sehat. Untuk itu, dalam RDP nanti akan kita pertanyakan penyaluran bantuan terhadap masyarakat dalam menangani stunting tersebut,” pungka politisi Partai PAN ini. (POL/isvan)
