Medan, POL | Kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite ditolak keras oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Penolakan itu terlihat saat berlangsungnya Rapat Paripurna, baik di DPR-RI, DPRD Provinsi, maupun di DPRD Kabupaten/Kota.
Hal itu diungkapkan oleh Anggota DPRD kota Medan, H. Rajuddin Sagala S.Pd.I saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, lantai I gedung DPRD Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Senin (12/9/2022).
“Kenaikan harga BBM itu pengaruhnya besar, ketika harganya sudah naik semua harga sembako pun ikut naik, dan yang merasakan efek paling parah itu masyarakat bawah,” katanya.
Untuk itu, sambung Rajuddin, Partai PKS menolak tegas kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah. “Jangan gara-gara BBM naik, masyarakat bawah semangkin susah dan sulit tingkat kehidupannya,” tukasnya.
Menurut Wakil Ketua DPRD Medan ini, partai PKS selalu memberikan saran konstruktif kepada pemerintah. “Jadi PKS itu bukan ujuk-ujuk menolak kebijakan kenaikan harga BBM,” terangnya.
Ditambahkan Rajuddin, untuk itu terobosan pemerintah mengurangi penderitaan rakyat terus dipertanyakan.Dan PKS sudah menyarankan pada pemerintah, yang pertama cabut atau batalkan kenaikkan harga BBM.
“Apabila pemerintah tetap menaikan harga BBM, dengan memberikan BLT, maka berikanlah kepada masyarakat yang berhak. Yang kedua, pemerintah harus membuka lapangan pekerjaan baru. Akibat kenaikan harga BBM, banyak perusahaan tutup sehingga terjadi PHK, dan menjadi pengangguran,” tuturnya.
Apalagi, sebut Rajuddin, selama ini, penerima BLT kebanyakan orang yang mampu. “Secara ekonomi tercukupi kebutuhannya. Oleh sebab itu, kita harap penyaluran BLT itu harus tepat sasaran,” harapnya.
Rajuddin juga menyebut, pemberian BLT pada masyarakat itu, ibarat anak kecil dikasih permen, yang manisnya hanya sesaat. “Masyarakat kita saat ini itu butuh makan setiap hari dan selama dia hidup. Sementara, BLT itu, waktunya terbatas dengan jumlah penerima terbatas juga,” tuturnya. (POL/isvan)
