Medan, POL | Administrasi kependudukan merupakan suatu sistem yang menjadi tugas negara untuk memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik. Selain itu juga memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diakrikinatif melalui peran aktif pemerintah.
“UUD 1945 pada hakekatnya telah menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum suatu peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang dialami penduduk,” kata Plt Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi diwakili Sekda Ir Wiriya Alrahman MM dalam acara Penyampaian Nota Pengantar Wali Kota terhadap Ranperda Kota Medan Tentang Penyelenggaraan Adminstrasi Kependudukan di Rapat Paripurna DPRD Medan, Senin (13/1/2020).
Dikatakan Sekda, salah satu bukti keabsahan penduduk adalah memiliki kartu tanda penduduk (KTP). Untuk itu, penerapan KTP elektronik yang saat ini dilakukan merupaka bagian dari upaya mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan secara nasional termasuk Kota Medan.
“Dengan penerapan KTP elektronik maka setiap penduduk tidak dimungkinkan lagi memiliki KTP ganda atau memalsukan KTP elektroniknya. Sebab, KTP elektronik tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk diantaranya berupa iris mata maupun sidik jari,” bilangnya.
Atas dasar itulah,lanjut Sekda guna memenuhi hak adminstratif penduduk tersebut, Pemko Medan mengusulkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kota Medan tentang penyelenggaraan administratif kependudukan. “Dengan harapan dapat dibahas bersama dengan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat Kota Medan,” katanya.
Sebelumnya, rapat paripurna lebih dahulu dibuka Ketua DPRD Hasyim SE selaku pimpinan rapat. Selain Sekda, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan, camat se-Kota Medan serta para anggota dewan juga turut hadir dalam rapat paripurna tersebut. (POL/W)
