Medan, POL | Penguatan reformasi birokrasi guna mewujudkan good governance sekaligus percepatan pelayanan publik terus dilakukan Bobby Nasution sejak dilantik menjadi Wali Kota Medan. Tiga bulan kepemimpinannya, tangan dingin Bobby Nasution berhasil berantas budaya pungutan liar (pungli) di lingkungan Pemko Medan. Sikap tegas itu membuat para ASN yang selama ini terbiasa melakukan praktek pungli jadi ketar-ketir dan berpikir panjang untuk berbuat seperti itu lagi.
Gebrakan pertama dilakukan Bobby Nasution dengan mencopot Lurah Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan Hermanto dan Kasi Pembangunan D br Simanjuntak karena berdasarkan laporan warga melakukan pengutipan sejumlah uang saat pengurusan administrasi, Jumat (23/4/2021). Kemudian, diikuti pencopotan Kepling 17, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas Eka Septian, juga karena terbukti melakukan pungli kepada sejumlah
warga.Selain pencopotan, Bobby Nasution dalam mewujudkan reformasi birokrasi dengan menempatkan pejabat di lingkungan Pemko Medan lewat sistem lelang jabatan dan assesmen. Kemudian, reaktivasi Tim Saber Pungli untuk diturunkan di sektor pelayanan publik, perizinan, pendidikan, pengadaan barang dan jasa serta bidang pelayanan lain. Hal ini dilakukan karena Bobby Nasution ingin Kota Medan bersih dari pungli.
Tangan dingin Bobby Nasution dalam memberantas budaya pungli dinilai Dimas Oky Nugroho PhD, salah seorang pengamat politik nasional, menunjukkan komitmennya sebagai anak muda yang konsisten sejak awal ketika kampanye untuk membenahi sektor pelayanan publik di Kota Medan. Di samping itu juga, Dimas menilai, Bobby Nasution juga gerak cepat untuk menjawab keluhan warga terkait pungli yang terjadi.
Dikatakan Dimas, pembenahan sektor pelayanan publik sangat vital untuk dilakukan di kota sebesar dan semaju Medan. Bobby Nasution, kata Dimas, ingin seluruh pengurusan di sektor pelayanan publik cepat dan lancar, sehingga tidak ada lagi aparatur pelayan publik memperlama dan mempersusah warga saat melakukan pengurusan.
“Tindakan tegas Wali Kota ini juga untuk menunjukkan pentingnya reformasi birokrasi, karena untuk kota sebesar Medan, kemajuan itu harus nyata terwujud jika sektor birokrasi dan pelayan publik menjadi lebih baik. Jadi, ini sangat disadari Wali Kota sehingga harus dibenahi. Tidak hanya ini saja, saya yakin Wali Kota juga akan lebih banyak melakukan langkah-langkah lainnya,” kata konsultan perdamaian di United Nations Development Programme (Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa) itu.
Selain itu, imbuh pria yang juga dikenal sebagai konsultan perdamaian di United Nations Development Programme (Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa), reformasi birokrasi yang dilakukan sebagai bentuk cepat Wali Kota untuk menyahuti keluhan warga. Tanpa hingar bingar, ungkapnya, Wali Kota langsung turun ke lapangan baik itu pagi, siang maupun malam. Di samping itu juga, jelas Dimas, sebagai komitmen Wali Kota untuk turun ke lapangan secara komunikatif dengan warga.
“Bahkan, Wali Kota turun langsung ke lokasi untuk menemui aparatur yang diduga melakukan pungli. Sebab, Medan selama ini citranya bisa dibilang cukup negatif terkait pelayanan publik, karena aparaturnya banyak terlibat dalam berbagai praktek pungli sehingga harus dibenahi. Ini menunjukkan kepemimpinan Wali Kota yang berani dan tegas dalam menindak praktek pungli sebagai upaya untuk pembenahan birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani masyarakat yang baik,” ungkapnya. (POL/COS)
