Medan, POL | Pemerintah Kota (Pemko) Medan dibawah kepemimpinan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota Medan, H Zakiyuddin Harahap, tengah melakukan revitalisasi 31 fasilitas kesehatan (Faskes) di Kota Medan.
31 fasilitas kesehatan itu, terdiri dari tiga pembangunan puskesmas baru dan 28 puskesmas direvitalisasi dengan anggaran sekitar Rp125,9 miliar. Seluruh pekerjaan ditargetkan rampung pada pertengahan Desember 2026.
Program peningkatan fasilitas kesehatan ini, mendapat apresiasi dari Pengamat Kesehatan Sumatera Utara (Sumut), Destanul Aulia, SKM, MBA, MEc, Ph.D. Ia mengatakan Kebijakan ini merupakan langkah penting untuk menghadirkan fasilitas kesehatan yang lebih representatif, modern, dan nyaman bagi masyarakat.
“Saya mengapresiasi kebijakan Wali Kota Medan, Bapak Rico Tri Putra Bayu Waas, yang memberikan perhatian terhadap pembangunan dan renovasi Puskesmas,” sebut Destanul Aulia, Senin 19 Oktober 2026.
Destanul Aulia mengatakan bahwa pembangunan fisik harus menjadi pintu masuk bagi reformasi pelayanan kesehatan primer secara menyeluruh. Kita tidak ingin Puskesmas memiliki gedung yang megah, tetapi masyarakat tetap memilih berobat langsung ke rumah sakit karena pelayanan Puskesmas belum mampu memenuhi kebutuhan mereka.
*7 Strategi Perlu Menjadi Perhatian Pemko Medan*
“Ada beberapa langkah strategis, yang menurut saya perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Medan,” tutur Pengamat Kesehatan asal Universitas Sumatera Utara (USU) itu.
Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kemampuan pelayanan seluruh Puskesmas. Evaluasi tidak cukup hanya berdasarkan status akreditasi, tetapi harus melihat kemampuan nyata Puskesmas dalam menangani penyakit, kompetensi tenaga kesehatan.
Kemudian, kelengkapan alat kesehatan, ketersediaan obat, kualitas pelayanan, dan ketepatan sistem rujukan. Kita perlu mengetahui mengapa masih ada kasus yang semestinya dapat ditangani di pelayanan primer, tetapi akhirnya harus dirujuk ke rumah sakit.
“Kedua, melakukan redistribusi dan peningkatan kompetensi SDM. Pemerintah Kota Medan perlu memastikan setiap Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar dan kebutuhan masyarakat. Dokter, perawat, bidan, apoteker, tenaga laboratorium, dan tenaga kesehatan masyarakat harus mampu bekerja sebagai satu tim pelayanan yang terintegrasi. Selain keterampilan klinis, kemampuan komunikasi, edukasi kesehatan, dan pelayanan yang ramah harus menjadi perhatian utama,” sebut Destanul Aulia.
Ketiga, memastikan kelengkapan alat kesehatan, laboratorium dasar, dan obat-obatan. Jangan sampai Puskesmas telah direnovasi, tetapi pasien tetap harus mencari pelayanan ke fasilitas lain karena alat pemeriksaan tidak tersedia, tidak berfungsi, atau obat yang dibutuhkan tidak mencukupi. Revitalisasi bangunan harus diikuti kesiapan operasional pelayanan.
Keempat, memperkuat pelayanan promotif dan preventif sebagai keunggulan utama Puskesmas. Saya berharap setiap Puskesmas memiliki program unggulan sesuai masalah kesehatan di wilayah kerjanya.
“Misalnya pengendalian hipertensi, diabetes, tuberkulosis, kesehatan ibu dan anak, kesehatan remaja, serta kesehatan lingkungan. Petugas Puskesmas harus lebih aktif mendatangi masyarakat, melakukan skrining, memberikan edukasi yang tepat, dan mendampingi kelompok berisiko agar tidak jatuh sakit,” jelasnya.
Kelima, memperkuat tanggung jawab Puskesmas terhadap kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Kepala Puskesmas seharusnya tidak hanya bertanggung jawab terhadap kegiatan pelayanan di dalam gedung, tetapi juga memahami kondisi kesehatan masyarakat di wilayahnya.
“Setiap Puskesmas perlu memiliki peta masalah kesehatan, data kelompok berisiko, target pengendalian penyakit, serta program intervensi yang terukur. Tanggung jawab ini harus didukung dengan kewenangan, sumber daya, dan kolaborasi lintas sektor,” ungkap Destanul Aulia.
Keenam, membangun sistem pelayanan Puskesmas yang sesuai dengan karakteristik masyarakat perkotaan. Masyarakat Kota Medan membutuhkan pelayanan yang cepat, mudah, nyaman, dan memiliki kepastian waktu.
“Karena itu, digitalisasi pendaftaran, pengurangan waktu tunggu, penataan alur pelayanan, serta penyesuaian jam operasional sesuai kebutuhan masyarakat perlu dipertimbangkan. Puskesmas juga harus mampu membangun komunikasi yang baik agar masyarakat merasa dilayani, bukan sekadar diperiksa,” katanya.
Ketujuh, menetapkan indikator kinerja Puskesmas berbasis hasil, bukan sekadar kegiatan dan administrasi. Keberhasilan Puskesmas jangan hanya dinilai dari jumlah kunjungan, kegiatan penyuluhan, atau predikat akreditasi.
“Kita harus mengukur apakah kepuasan masyarakat meningkat, penyakit dapat dikendalikan lebih dini, pasien penyakit kronis mendapatkan pelayanan berkelanjutan, dan rujukan yang sebenarnya tidak diperlukan dapat dikurangi,” ucapnya.
*Pembangunan Infrastruktur Kesehatan Harus Diiringi Peningkatan SDM*
Destanul Aulia yang juga menjabat sebagai Ketua Pengurus Daerah (Pengda) Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) Sumut, menyarankan agar Wali Kota Medan menetapkan program transformasi Puskesmas dengan target yang terukur dalam satu tahun, diawali dengan audit kesiapan pelayanan, pemenuhan kebutuhan mendesak, penguatan kompetensi SDM, serta evaluasi berkala terhadap hasil pelayanan dan kepuasan masyarakat.
“Bagi saya, kebijakan kesehatan yang berhasil bukan hanya kebijakan yang mampu membangun fasilitas kesehatan yang baik, melainkan kebijakan yang mampu menghadirkan pelayanan kesehatan berkualitas dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” sebut Destanul Aulia.
Destanul Aulia mengingatkan jangan sampai berhasil membangun Puskesmas yang megah, tetapi belum berhasil membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas.
Ke depan, Destanul Aulia menilai Puskesmas harus menjadi pilihan pertama masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan primer, sekaligus menjadi organisasi yang aktif menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan penduduk di wilayah kerjanya.
Begitu juga, Destanul Aulia mengungkapkan Puskesmas yang berhasil bukan hanya Puskesmas yang banyak dikunjungi orang sakit, tetapi Puskesmas yang mampu membuat masyarakat di wilayah kerjanya semakin sehat.
“Saya memandang bahwa pembangunan dan renovasi Puskesmas di Kota Medan merupakan langkah strategis, bukan sekadar memperbaiki gedung, melainkan upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pemerintah. Kita harus memahami bahwa karakteristik masyarakat perkotaan sudah berubah,” jelasnya.
*Masyarakat Ingin Fasilitas Modern dan Profesional*
Lanjut, Destanul Aulia mengatakan masyarakat tidak hanya membutuhkan pelayanan kesehatan yang terjangkau, tetapi juga menginginkan fasilitas yang bersih, modern, nyaman, tertata, serta memberikan kesan profesional.
Dalam perspektif manajemen pelayanan kesehatan, ia menjelaskan bahwa tampilan fisik (tangibles) merupakan salah satu dimensi penting kualitas pelayanan yang memengaruhi persepsi dan kepuasan pasien. Bangunan yang kurang representatif dapat membentuk persepsi negatif sebelum masyarakat merasakan pelayanan medis yang sebenarnya.
“Karena itu, kondisi fisik Puskesmas tidak boleh dianggap sebagai persoalan kosmetik semata. Penampilan fasilitas merupakan bagian dari komunikasi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ada persoalan lain yang juga perlu kita perhatikan, yaitu kecenderungan sebagian masyarakat memilih langsung datang ke IGD rumah sakit dibandingkan memanfaatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama,” katanya.
Dengan kondisi ini, ia menjelaskan perlu dikaji karena dapat berkontribusi terhadap kepadatan IGD, terutama apabila kunjungan tersebut sebenarnya merupakan kasus non-gawat darurat. Namun, kita juga perlu membedakan apakah tingginya kunjungan IGD disebabkan rendahnya kepercayaan kepada Puskesmas, keterbatasan jam pelayanan, kebutuhan medis yang benar-benar mendesak, atau persoalan sistem rujukan.
“Semuanya membutuhkan evaluasi berdasarkan data. Menurut saya, revitalisasi Puskesmas harus menjadi momentum untuk mengubah citra Puskesmas dari fasilitas yang dianggap sebagai pilihan kedua menjadi fasilitas kesehatan yang dipercaya dan menjadi pilihan pertama masyarakat untuk pelayanan yang sesuai dengan kompetensinya,” sebut Destanul Aulia.
*Fasilitas Baik Harus Diiringi SDM Berkualitas*
Destanul Aulia mengatakan pembangunan fisik harus berjalan bersamaan dengan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, ketersediaan obat, kepastian dokter melayani, kecepatan pelayanan, keramahan petugas, serta sistem pelayanan yang lebih modern dan digital.
“Kita juga patut mencatat bahwa Pemerintah Kota Medan pada tahun 2026 sedang merevitalisasi 31 fasilitas kesehatan, termasuk pembangunan tiga Puskesmas baru dan renovasi atau rehabilitasi 28 fasilitas lainnya. Program ini memang diarahkan untuk memperbaiki kenyamanan sekaligus kualitas pelayanan,” tuturnya.
Untuk itu, Destanul Aulia mengusulkan agar keberhasilan program renovasi tidak hanya diukur dari jumlah gedung yang selesai dibangun, tetapi juga melalui peningkatan kepuasan dan kepercayaan masyarakat, peningkatan pemanfaatan layanan Puskesmas, serta perubahan pola kunjungan non-gawat darurat ke IGD rumah sakit.
Hal ini, menurutnya sejalan dengan arah transformasi pelayanan kesehatan primer Kementerian Kesehatan, yang menempatkan Puskesmas sebagai kontak pertama pelayanan kesehatan masyarakat dengan fungsi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan pelayanan terintegrasi.
“Fasilitas Kesehatan yang Baik Dibutuhkan Masyarakat*
Menurut Destanul Aulia, bahwa renovasi fisik Puskesmas merupakan langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun, persoalan mendasar Puskesmas di Kota Medan bukan hanya kondisi bangunannya, melainkan sejauh mana Puskesmas mampu menjalankan fungsi pelayanan kesehatan primer secara utuh.
“Kita tidak ingin Puskesmas tampil modern dan megah, tetapi masyarakat tetap memilih langsung ke rumah sakit karena pelayanan, tenaga kesehatan, obat-obatan, dan alat kesehatannya belum memadai,” ungkap Destanul Aulia.
Destanul Aulia menjelaskan ada satu persoalan penting yang harus dievaluasi, yaitu kesenjangan antara status akreditasi Puskesmas dengan kinerja pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Akreditasi paripurna merupakan pencapaian penting dalam pemenuhan standar mutu. Namun, akreditasi tidak otomatis menjamin seluruh kebutuhan pelayanan masyarakat telah terpenuhi atau seluruh masalah kesehatan di wilayah kerja berhasil dikendalikan,” kata Destanul Aulia.
Bahkan, menurut Destanul Aulia perlu mengubah pertanyaan evaluasi Puskesmas. Bukan sekadar apakah Puskesmas sudah terakreditasi, tetapi apakah masyarakat semakin sehat, penyakit semakin terkendali, dan masyarakat semakin percaya kepada Puskesmas? Dalam konteks penguatan pelayanan kesehatan primer.
“Perlu dipahami bahwa terdapat 144 diagnosis penyakit yang selama ini menjadi acuan kompetensi penanganan kasus di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, termasuk Puskesmas,” tandanya. (ISV)
