Medan, POL | Dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyerukan kepada pemerintah kabupaten/kota, para pelaku industri dan seluruh masyarakat Sumut untuk terlibat langsung dalam percepatan penanganan pandemi Covid-19, mulai dari pelaksanaan protokol penanganan Covid-19, tidak melakukan PHK, menjaga stabilitas ekonomi hingga imbauan pola hidup sehat.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi di Rumah Dinas Gubernur Jalan Sudirman 41 Medan, Kamis (26/3/2020). Kepada Pemkab/Pemko, Gubernur menyerukan segera melakukan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
“Lakukan pemetaan kegiatan dan prioritaskan kepada penanganan isu Covid-19 dengan tetap mempertahankan kestabilan ekonomi masyarakat,” kata Gubernur.
Kemudian, lima protokol penanganan Covid-19 harus diterapkan sepenuhnya, yakni kesehatan, komunikasi publik, transportasi dan area publik, institusi pendidikan, dan menjaga pintu masuk ke wilayah Sumut.
Memangkas anggaran kegiatan-kegiatan APBD tahun anggaran 2020 yang manfaatnya tidak langsung menyentuh kepada masyarakat serta tidak melaksanakan perjalanan dinas dalam dan luar daerah ataupun ke luar negeri. “Juga menunda seluruh kegiatan berupa rapat-rapat atau pertemuan yang mengahdirkan banyak peserta,” kata Edy Rahmayadi.
Selanjutnya, kata Edy, Pemkab/Pemko juga diminta meniadakan kegiatan yang menghadirkan orang banyak dan aktivitas yang mengundang keramaian kecuali pasar atau rumah makan dan apotik serta sarana pemeliharan kesehatan.
Gubernur mengimbau kepada instansi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, terutama sektor pekerjaan umum, perhubungan, pertanian, kelautan dan perikanan dan pengelola dana desa agar mengutamakan program padat karya dalam rangka membantu masyarakat, terutama para pekerja harian, petani, buruh tani dan nelayan. “Namun tetap mengikuti protokol kesehatan yaitu dalam bekerja harus menjaga jarak aman,” ujarnya.
Kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah, Gubernur menyerukan agar dapat menjamin ketersediaan bahan pokok, menjaga kestabilan harga dengan tetap memperhatikan kesejahteraan petani. “Saya juga instruksikan agar jangan sampai ada yang melakukan penimbunan barang yang mengakibatkan kelangkaan dan kenaikan harga. Kami akan tindak tegas jika menemukan para penimbun atau spekulan harga,” kata Gubernur.
Selain itu, Gubernur juga mengimbau kepada pelaku industri dan masyarakat di Sumut agar menerapkan social distancing dan phsycal distancing, menjaga jarak fisik antar manusia serta hidup sehat.
Kemudian perusahaan juga diimbau untuk memberlakukan sistem bekerja dari rumah kepada para pekerjanya. Termasuk instansi pemerintah dan swasta. “Bagi kalangan industri untuk memberlakukan sistem bekerja bergiliran semaksimal mungkin dengan tetap memberikan hak pekerja dan jangan sampai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau penghentian kontrak kerja,” kata Gubernur.
Pemprov Sumut juga telah menyiagakan beberapa rumah sakit evakuasi setelah RS rujukan utama, diantaranya RS GL Tobing, RS Marta Friska, RS Sari Mutiara, RS Haji Medan. Selain rumah sakit, gedung milik Pemprov Sumut dan instansi lain juga ikut disiapkan, yakni Wisma Atlet Jalan Pancing Deliserdang, Gedung Diklat BPSDM Sumut, Sekolah Polisi Negara Sampali dan asrama haji Medan. “Total ruang yang disiapkan ada 1000 kamar,” ujar Gubernur. (POL/W)
