Medan, POL | Pemko Medan menggelar Sosialisasi Inventarisasi Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemko Medan Tahun Anggaran 2019 di Ruang Rapat 3 Balai Kota Medan, Jumat (9/8/2019). Sosialisasi dilaksanakan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah guna mendapatkan data barang yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sosialisasi ini diikuti seluruh pengurus barang di lingkungan Pemko Medan. Dengan sosialisasi yang dilakukan, para pengurus barang nantinya dapat melakukan inventarisir seluruh barang milik daerah di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing sesuai petunjuk inventarisasi barang milik daerah.
Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH diwakili Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Medan T Sofyan membuka sosialisasi tersebut. Dikatakan Sofyan, sosialisasi ini sangat penting karena inventarisasi barang milik daerah belum sepenuhnya dilakukan di seluruh OPD.
Guna mendukung kelancaran inventarisasi, jelas Sofyan, selain membentuk tim untuk melakukan inventarisasi, Wali Kota juga telah mengeluarkan Instruksi Wali Kota Medan No.028/4680 tentang Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah tahun 2019 di lingkungan Pemko Medan.
“Selain melakukan inventarisasi, juga harus diketahui kondisi barang milik daerah sehingga dapat dipastikan apakah barang milik daerah tersebut masih layak dipergunakan atau sudah rusak. Dengan demikian dapat dilakukan langkah-langkah selanjutnya, salah satunya melalukan lelang” kata Sofyan didampingi Kabid Aset dan Investasi BPKAD Sumiadi.
Selanjutnya Sofyan memaparkan, persoalan aset harus segera diselesaikan. Saat ini tidak sedikit barang milik daerah di lingkungan Pemko Medan yang belum terinventarisasi, salah satunya persoalan tanah. Sofyan mengungkapkan, banyak tanah yang yang tidak punya alas hak tetapi secara defacto sudah dikuasai Pemko Medan sejak lama. “Inilah yang harus kita perjuangkan,” ungkapnya.
Di hadapan seluruh pengurus barang, Sofyan menekankan, selain mendapatkan data barang yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, inventarisasi yang dilakukan juga dalam mendukung upaya Pemko Medan untuk mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara.
“Selama ini laporan keuangan Pemko Medan gagal mendapatkan predikat WTP dari BPK RI karena belum seluruhnya aset atau barang milik daerah di lingkungan Pemko Medan yang terinventarisasi. Untuk itu melalui sosialisasi, bapak dan ibu pengurus barang dapat mengetahui bagaimana melakukan inventarisasi barang milik daerah dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya. (POL/W)
