Medan, POL | Kalangan masyarakat kecil mengaku prihatin dan aneh terhadap pernyataan Ketua Fraksi Nusantara DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga,yang meminta pembubaran lembaga adhoc seperti Komisi Informasi (KI) dan Komisi Penyiaran. Pernyataan Zeira Salim tersebut dinilai terburu-buru dan bisa berimbas mengenai wajahnya sendiri.
“Tidak selayaknya seorang wakil rakyat berkomentar seperti itu, ini ibarat meludah ke atas kenak.mukak sendiri. Bagaimana pula jika kami masyarakat biasa, rame-rame meminta juga dibubarkannya lembaga legislatif yakni dewan, karena sudah sering jadi sorotan bancakan bagi-bagi kue anggaran sebagaimana yang dipersoalkan beliau (Zeira),”kata seorang warga mengaku supir travel di Sumut, Ahmad Syahputra menjawab wartawan.
Dia menyampaikan itu saat diminta mengkritisi pernyataan Zeira Salim yang mengkritisi dan mempersoalkan pemilihan komisioner Komisi Informasi Sumut baru-baru ini. Begitu juga kekhawatirannya kembali adanya intervensi dari pimpinan partai atau fraksi pada pemilihan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID Sumut mendatang
Ahmad Syahputra mempertanyakan sikap Zeira Salim yang terkesan tidak mengetahui makna dan jati dirinya sebagai wakil rakyat. “Seharusnya pak Zeira Salim itu tahu bahwa lembaga dewan yang sekarang diduduki merupakan lembaga politik. Dimana setiap kebijakan dan putusan baik secara pribadi maupun bersama tidak terlepas dari kepentingan politik maupun terjalinnya komunikasi dengan pihak lainnya,”katanya..
“Kalau pemilihan tersebut kemarin masih sebatas komunikasi politik diantara beberapa partai besar, maka itu sah-sah saja mengingat dewan merupakan lembaga politik. Sebab yang terpenting pemilihan kemaren samasekali tidak terjadinya money politik,”ucapnya.
Sebab berdasarkan informasi diterima samasekali tidak ada intervensi partai maupun fraksi apalagi money.politic terhadap anggota dewan lainnya. “Tapi jika komuniaksi diantara pimpinan partai atau fraksi dengan anggotanya itu sah sah saja dalam lembaga politik. Seharusnya pak beliau (Zeira) tahu akan hal itu mengingat dirinya juga pimpinan partai dan fraksi,”ucap Ahmad Syahputra yang mengaku tidak tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) ini.
Lebihlanjut Ahmad Syahputra berharap lembaga adhoc, seperti KI dan KIPD masih sangat diperlukan di masyarakat. “Sebab kita masih sangat berharap pada lembaga tersebut,” katanya.(POL/isvan)
