Medan, POL | Mahasiswa kembali menggeruduk Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara, Rabu (27/8/2025), setelah sehari sebelumnya aksi unjuk rasa mahasiswa di tempat yang sama berakhir ricuh.
Adalah Aliansi Cipayung Plus Sumut yang menggelar unjuk rasa di hari kedua. Mereka hadir dengan jumlah ratusan. Aksi itu diwarnai bakar ban, yang sekaligus menjadi simbol perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat.
Dari mobil komando, terdengar teriakan lantang, di antaranya bubarkan DPR sebagai bentuk kekecewaan atas kinerja lembaga legislatif yang dinilai hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok.
Massa terdiri dari massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), serta Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI).
Isu yang paling menonjol disorot mahasiswa adalah soal kenaikan gaji dan tunjangan bonus anggota DPR. Menurut mereka, keputusan tersebut mencerminkan ketidakpekaan wakil rakyat di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit.
“Ketika rakyat menjerit akibat harga kebutuhan pokok naik, DPR justru sibuk mengurus kesejahteraan diri mereka sendiri,” teriak salah seorang orator.
Pantauan di lapangan, aksi mahasiswa ini dijaga ketat aparat kepolisian dan sejumlah personel TNI. Barisan aparat tampak mengelilingi gerbang utama Gedung DPRD Sumut untuk mengantisipasi kemungkinan eskalasi massa.
Selain menyoroti isu lokal, mahasiswa juga mengaitkan aksi mereka dengan isu tuntutan demo nasional yang tengah bergulir. Beberapa tuntutan yang diangkat antara lain penolakan terhadap revisi Undang-undang Penyiaran yang dianggap membungkam kebebasan pers, penolakan terhadap RUU Penyadapan yang dinilai mengancam privasi warga, serta desakan agar pemerintah segera menurunkan harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi.
Massa aksi juga menyoroti kebijakan pemerintah terkait hilirisasi sumber daya alam yang menurut mereka lebih menguntungkan korporasi besar ketimbang rakyat kecil.
“Hilirisasi jangan hanya jadi alasan memperkaya oligarki. Rakyat butuh akses ekonomi yang adil, bukan janji-janji kosong,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa dari GMNI.
Isu demokrasi pun ikut menjadi sorotan. Mahasiswa menilai ruang kritik terhadap pemerintah dan DPR semakin sempit, ditandai dengan meningkatnya represivitas aparat terhadap demonstrasi.
Mereka menegaskan bahwa aksi-aksi mahasiswa di berbagai daerah adalah bentuk perlawanan terhadap upaya pembungkaman suara rakyat.
Aliansi Cipayung Plus Sumut menegaskan aksi ini bukanlah puncak, melainkan awal dari rangkaian gelombang protes yang akan terus digelar hingga pemerintah dan DPR benar-benar mendengar suara rakyat.
“Kalau hari ini wakil rakyat tak mau turun menemui kami, maka akan kami datangi lagi dengan massa yang lebih besar,” tegas salah seorang koordinator aksi. Hingga berita ini diturunkan, belum ada satu pun anggota DPRD Sumut yang turun menemui pengunjuk rasa. (MB)
