Medan, POL | Ombudsman RI Perwakilan Sumut menyerukan kepada seluruh Kepala Sekolah (Kasek) SLTA dan Kejuruan di Sumut untuk menolak secara tegas permintaan para pejabat dalam penerimaan calon peserta didik.
Seruan tersebut diminta untuk tidak mengakomodir permintaan dari pihak manapun. Termasuk permintaan para pejabat di luar dari persyaratan dan alur yang telah ditetapkan dalam PPDB tahun 2023/2024.
Seruan tersebut secara resmi tertuang dalam surat Ombudsman RI Perwakilan Sumut Nomor B/0033/PC.01.01-02/V/2023 tertanggal 11 Mei 2023, yang ditujukan kepada seluruh Kepala SMA/Kejuruan se-Provinsi Sumut.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar, ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (15/05/2023), membenarkan isi surat Ombudsman RI Perwakilan Sumut tersebut.
Abyadi yang didampingi Kepala Keasistenan Pencegahan Mori Yana Gultom menegaskan, surat Ombudsman RI Perwakilan Sumut tersebut telah dikirimkan kepada seluruh Kepala SMA/Kejuruan se Provinsi Sumut.
Point penting lain yang tertuang dalam surat tersebut adalah, lanjut Abyadi Siregar adalah, meminta agar seluruh kepala sekolah tidak mengenakan pungutan biaya dan/atau permintaan imbalan kepada calon peserta didik selama berlangsungnya penyelenggaraan PPDB. Kemudian, agar melakukan verifikasi data calon peserta didik dengan cermat.
Sehubungan dengan itu, Abyadi Siregar meminta, agar para kepala sekolah melakukan pengawasan seluruh tahapan pelaksanaan PPDB secara baik. Dengan demikian, penyelenggaraan PPDB tahun 2023/2024 ini, bersih dari praktik pungutan, terhindar dari pengaruh tekanan dari pihak manapun serta berjalan sesuai petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Call Centre 0811-945-3737
Hal lain yang juga disampaikan dalam Surat Ombudsman RI Perwakilan Sumut itu, lanjut Abyadi Siregar adalah, meminta setiap satuan Pendidikan (sekolah) menyediakan dan mempublikasikan Pusat Informasi dan Unit Pengelolaan Pengaduan.
“Ini sangat penting untuk melayani adanya calon peserta didik yang ingin bertanya sesuatu atau bahkan ingin menyampaikan laporan pengaduan. Karena itu, Pusat Informasi dan Unit Pengelolaan Pengaduan ini, bisa dibentuk di setiap sekolah yang setiap jam kerja siap melayani calon peserta didik. Kemudian, dapat juga diakses melalui nomor call center, WhatApss, dll,” harap Abyadi.
Abyadi menjelaskan, dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan PPDB TA 2023/2024 yang baik dan transparan, maka Ombudsman RI Perwakilan Sumut juga membuka Posko Pengaduan PPDB TA 2023/2024 melalui saluran WA Centre 0811-945-3737. “Call centre ini bisa diakses siapapun. Bahkan, para Kepala Sekolah yang merasa mendapat tekanan tertentu untuk
menerima calon peserta didik ”, tegas Abyadi Siregar. (POL/BIN)
