Medan, POL | Gerakan kebangkitan Petani Indonesia (Gerbang Tani) Sumut minta Kejatisu mengusut dugaan markup videotron DPRD Sumut senilai Rp4,9 milyar hingga tuntas, karena sangat menyakiti hati rakyat di masa pandemi covid-19 memasuki PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) darurat saat ini.
Hal ini dinyatakan Ketua DPW PKB Gerbang Tani Sumut Putra Ramadanah kepada wartawan, Minggu (25/7/2021) menyoroti pagu anggaran untuk belanja modal peralatan studio video dan film berupa pengadaan Digital Conference System, Videotron Outdoor, dan Videowall ruang paripurna dengan nilai fantastis sebesar Rp4,9 miliar yang disusun DPRD Sumut.
“DPRD Sumut kini tengah menjadi sorotan di masyarakat, karena di tengah situasi yang banyak menurunkan segala sektor perekonomian. justru tercium menyusun pagu anggaran untuk belanja modal peralatan studio video dan film yang nilainya cukup besar. Hal itu sangat mengkhianati rakyat dan tidak mencerminkan sikap sebagai wakil rakyat,” ujarnya.
Tidak hanya itu, katanya lagi, dalam penyusunan pagu anggaran tersebut terdapat dugaan Mark up dan ‘patgulipat’ jumlah anggaran yang mencapai milyaran tersebut. “Sedih kita mendengarnya. Disaat rakyat berjuang menghadapi situasi saat ini. Semua sektor ekonomi drop. Para wakil rakyat kita di Sumut malah menunjukkan sikap menghambur-hamburkan uang rakyat lewat anggaran yang bernilai milyaran ini,” ucapnya.
Terkait hal itu, tandasnya, pihaknya mendorong aparat penegak hukum Kejaksaan tinggi Sumatera Utara segera melakukan penyelidikan dan mengusut tuntas, karena dengan jumlah anggaran yang sangat fantastis itu rawan Markup. “Saya mendorong Kejatisu untuk mengusutnya. Ini jelas melukai hati rakyat. Tidak heran jika rakyat antipati terhadap lembaga legislatif dan eksekutif,” tegas Putra.
Di tengah situasi Pandemi covid-19 ini, lanjut Putra, seharusnya pejabat yang diberi kewenangan agar turut membantu negara dan rakyat yang sedang susah menghadapi bencana non alam ini. Namun, yang terjadi di DPRD Sumut justru sebaliknya.
“Pedagang kecil banyak yang mengeluh. Karyawan banyak yang di PHK, begitu juga petani dan nelayan yang jarang diperhatikan Pemerintah. Sementara wakil rakyat di DPRD Sumut malah bersekongkol membuat anggaran yang jumlahnya fantastis dan jauh dari upaya penanganan Pandemi covid-19. Sangat miris,” sesalnya. (POL/isvan)
