MEdan, POL | Rencananya ada empat Sekolah Rakyat (SR) yang akan dioperasikan mulai tahun ini di Sumatera Utara (Sumut). Yaitu satu sekolah di gedung milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, dua sekolah di gedung milik Kementerian Sosial di Deliserdang, satu lagi di gedung Kampus V UIN Sumut Tebingtinggi.
Gubernur Sumut Bobby Nasution mengatakan Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota di Sumut, berkomitmen mendukung program Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto tersebut.
“Tentunya kami Pemda di Sumut, akan terus membantu mengatasi kemiskinan sebagaimana cita-cita Pak Presiden, agar masyarakat miskin bisa senyum dan senang, agar anak mereka dapat pendidikan yang baik dan layak,” kata Bobby Nasution usai mendampingi Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengadakan Dialog Pilar Sosial di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Jumat (11/4/2025).
Sebagai informasi, program sekolah rakyat merupakan sekolah yang diperuntukkan masyarakat miskin dan miskin ekstrem agar mendapat pendidikan yang berkualitas. Sekolah rakyat akan menyediakan fasilitas yang baik bagi siswanya. Siswa juga akan tinggal di asrama selama menempuh pendidikan.
Di Sumut, yang awalnya disebutkan sudah ada 21 usulan dari kabupaten/kota, hingga Jumat (11/4), sudah bertambah menjadi 22 daerah yang mengusulkan Sekolah Rakyat di daerahnya. Bobby berharap, Sekolah Rakyat ini dapat memutus mata rantai kemiskinan rakyat di Sumut, anak-anak yang tidak mampu bisa merasakan Pendidikan dan meraih apa yang menjadi cita-citanya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengharapkan Sekolah Rakyat di Sumut bisa menerima murid baru pada pertengahan tahun 2025 ini. Saat ini pihaknya sedang mensimulasikan berapa kebutuhan anggaran. Saifullah mengatakan kurang lebih akan ada 50 Sekolah Rakyat yang akan dibuka pada tahun ini di Indonesia.
“Kita sedang simulasi, kalau misal 50 sekolah butuh berapa siswa dan lain sebagainya, jadi kita sedang melakukan simulasi, kita sedang menghitung secara nasional dan kita sedang proses nasionalisasi,” ungkap Saifullah.
Turut hadir pada kesempatan tersebut Bupati dan walikota se-Sumut, pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tagana dan lainnya. (isvan)
