Labuhanbatu, POL | Bupati Labuhanbatu, dr. Hj. Maya Hasmita, Sp.OG., M.KM., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Asistensi dan Monitoring Penggunaan Tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026. Pertemuan strategis ini berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, pada Selasa (14/7/2026).
Rakor yang dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, ini memfokuskan pembahasannya pada optimalisasi anggaran pusat untuk memulihkan roda perekonomian daerah yang sempat lumpuh akibat hantaman bencana alam pada tahun 2025 lalu.
Dalam arahan pembukanya, Gubernur Bobby Nasution mengungkapkan bahwa dampak ekonomi dari bencana tahun lalu masih sangat dirasakan oleh masyarakat di berbagai daerah. Oleh sebab itu, Ia berharap agar Pemerintah Pusat dapat menjaga stabilitas fiskal daerah pada tahun mendatang.
“Kami berharap pada tahun 2027 nanti, alokasi TKD untuk daerah-daerah terdampak bencana ini nominalnya disamakan dengan tahun 2026 saat dana tersebut dikembalikan oleh pusat,” ujar Bobby.
Sebagai informasi, Pemerintah Pusat telah mengembalikan alokasi TKD untuk wilayah Sumatera Utara sebesar Rp6,35 triliun. Dari total tersebut, Pemerintah Provinsi Sumut mengelola sekitar Rp1,1 triliun yang secara khusus dialokasikan untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah.
Gubsu Bobby Nasution juga mengingatkan seluruh jajaran Bupati dan Wali Kota di Sumut untuk memastikan bahwa tambahan anggaran ini benar-benar menyasar masyarakat lapis bawah.
“Pastikan tambahan anggaran ini digunakan untuk program yang langsung menyentuh masyarakat, baik lewat pembangunan infrastruktur fisik maupun program pemulihan nonfisik. Pemprov Sumut siap bersinergi dan mengawal pelaksanaannya,” tegasnya.
Kebijakan responsif para kepala daerah di Sumatera Utara mendapat apresiasi langsung dari Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni.
Ia memuji langkah cepat para kepala daerah yang langsung melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) demi mempercepat penyaluran dana tambahan ini.
“Pemerintah pusat sendiri menggelontorkan tambahan alokasi TKD sebesar Rp10,68 triliun untuk tiga provinsi terdampak bencana. Sumatera Utara menerima Rp6,35 triliun, disusul Sumatera Barat sebesar Rp2,63 triliun, dan Aceh sebesar Rp1,65 triliun,” urai Fatoni. Ia pun mendesak agar anggaran tersebut segera direalisasikan di lapangan agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat.
Tampak ikut mendampingi Bupati antara lain Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Salman Alpharisi Rambe, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Inspektur Kabupaten Labuhanbatu Ahlan Teruna Ritonga selaku pengawas internal jalannya program.
Acara ini juga dihadiri oleh Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media Kartosius Sinaga, Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap, serta para kepala daerah se-Sumatera Utara. (lb1)
