MEdan, POL | Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution membahas penguatan pemberdayaan warga binaan serta upaya pemberantasan narkoba saat menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumut Jalu Yusaw Panjang. Menurut Bobby, kedua hal tersebut harus berjalan beriringan agar pembinaan di lembaga pemasyarakatan mampu menghasilkan perubahan yang nyata bagi warga binaan.
Pembahasan tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (11/8/2026). Dalam pertemuan itu, turut dibahas penguatan kolaborasi antara Pemprov Sumut, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Ditjenpas dalam menekan peredaran narkoba, termasuk di lingkungan lembaga pemasyarakatan (lapas).
Bobby Nasution mengakui Sumut telah cukup lama menghadapi persoalan penyalahgunaan narkoba. Bahkan sejak 2019, Sumut menjadi salah satu provinsi dengan tingkat peredaran narkoba yang tinggi. Karena itu, menurutnya, kolaborasi antarlembaga perlu terus diperkuat agar pemberantasan narkoba memberikan hasil yang lebih optimal.
“Sumut sudah cukup lama menghadapi persoalan penyalahgunaan narkoba, sejak 2019 sudah menjadi provinsi teratas terkait peredaran narkoba, kami ingin narkoba benar-benar diberantas dengan kolaborasi dengan BNN dan juga Ditjenpas,” kata Bobby Nasution.
Selain pemberantasan narkoba, Bobby menekankan pentingnya meningkatkan pembinaan melalui kegiatan produktif sehingga warga binaan memiliki keterampilan dan bekal untuk kembali ke tengah masyarakat setelah menyelesaikan masa hukuman.
“Kami ingin lapas-lapas di Sumatera Utara mampu mengembangkan potensi produktifnya. Warga binaan yang masuk dan keluar tentu harus memiliki perubahan, baik dari sisi mental, perilaku, maupun keterampilan,” ujarnya.
Bobby juga menyatakan Pemerintah Provinsi Sumut siap memberikan dukungan terhadap pengembangan kegiatan produktif di lapas. Menurut laporan Kakanwil Ditjenpas Sumut, sejumlah lapas masih menghadapi keterbatasan lahan untuk kegiatan produktif dan membutuhkan tenaga pengajar karena masih terdapat warga binaan yang belum memiliki kemampuan membaca dan menulis.
“Saya melihat sudah ada lapas yang mampu menghasilkan berbagai produk dan memberikan nilai ekonomi. Ini yang perlu kita dorong. Kalau membutuhkan tenaga pendukung, pemerintah provinsi siap membantu menyiapkannya,” kata Bobby.
Sementara itu, Kakanwil Ditjenpas Sumut Jalu Yuswa Panjang berharap seluruh warga binaan memperoleh perubahan positif selama menjalani masa pembinaan. Selain berubah dari sisi perilaku, mereka juga diharapkan memiliki keterampilan sebagai bekal untuk memulai kehidupan baru setelah bebas.
“Kami ingin warga binaan mendapatkan perubahan positif selama berada di lapas. Ketika keluar nanti, mereka tidak hanya berubah secara perilaku, tetapi juga memiliki keterampilan yang bisa menjadi bekal untuk kehidupan setelah masa pembinaan,” kata Jalu.
Pada kesempatan tersebut, Kakanwil Ditjenpas juga meminta dukungan Pemprov Sumut terkait pembiayaan layanan kesehatan bagi warga binaan yang sudah tidak lagi tercover BPJS Kesehatan. Menurutnya, dukungan tersebut akan sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan warga binaan di lapas.
Menanggapi hal itu, Bobby Nasution menegaskan warga binaan yang merupakan penduduk Sumatera Utara dan memiliki KTP Sumut telah tercakup dalam program Universal Health Coverage (UHC). Karena itu, ia meminta fasilitas tersebut dimanfaatkan secara maksimal untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga binaan yang berhak.
“Kalau warga binaan tersebut ber-KTP Sumatera Utara, sudah tercover UHC. Silakan dimanfaatkan,” kata Bobby. (ISV)
