Medan, POL | Komisi II DPRD Kota Medan menyesalkan penyemprotan disinfektan guna antisipasi penyebaran virus corona atau covid 19 belum merata. Bahkan ada pengaduan dari masyarakat harus dikenai biaya untuk membeli disinfektan untuk melakukan penyemprotan di lingkungannya.
Hal ini dikatakan Ketua Komisi II DPRD Medan, Aulia Rachman bersama Wakil Ketua Komisi II, Sudari, Afif Abdillah, Dhiyaul Hayati, Sudari ST, Janses Simbolon, Modesta Marpaung dan Dody Robert Simangunsong, saat melakukan peninjauan ke kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan di Jl Menteng Medan, Kamis (2/4/2020).
“Kita banyak menerima keluhan masyarakat dengan penyemprotan disinfektan tidak maksimal. Bahkan, obat terkesan apa adanya sehingga kurang efektifitas,” katanya.
Untuk itu, Komisi II mendorong BPBD menggunakan anggaran dengan maksimal dan merata. “Demi kepentingan umum kita harapkan pihak BPBD dapat melakukan segala upaya pencegahan,” kata Aulia Rachman.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi II Sudari ST mengatakan, kualitas obat yang disemprotkan harus dipastikan dapat memadai. “Saat ini banyak Kelurahan mengeluhkan minim fasilitas. Untuk itu perlu kordinasi yang baik dan maksimal,” harapnya.
Sedangkan anggota komisi Afif Abdillah menyampaikan, tetap mendorong dan mensuport kinerja BPBD 24 jam. Karena dengan kerja keras dan niat tulus akan dapat mencegah Covid.
Ditambahkan, Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (P3SU) di Kecamatan supaya diperbantukan melakukan penyemprotan agar dapat berjalan maksimal dan kerja kapan saja.
“Kita harus bersatu sepakat kerjasama membasmi Covid 19,” sebut Afif seraya menambahkan legislatif dan eksekutif saling kordinasi yang baik.
Bahkan Anggota dewan Janses Simbolon mendesak pihak BPBD jangan mengabaikan dampak krisis pangan akibat dampak Covid.
“Bencana kelaparan akan lebih parah apabila diabaikan, hal itu harus dipertimbangkan,” ujar Janses Simbolon seraya menyebut kedepannya ada kordinasi yang baik untuk upaya penanganan.
Kepala BPBD Kota Medan Arjuna Sembiring S.Sos mengatakan, pihaknya berharap kerjasama yang baik menangani kasus Covid 19. Saat ini pihaknya menyiapkan anggaran Rp 36 Miliar untuk upaya penanggulangan. Namun dana tersebut digunakan baru Rp 400 juta.
“Dari total dana Rp 36 miliar yang sudah ditransfer ke kami, paling nanti yang digunakan sebesar Rp 10-11 miliar dan selebihnya akan ditransfer ke dinas kesehatan. Di BPBD saat ini stok disinfektan sekarang ada 13 ton dan yang terpakai sudah 36 ton. Kami akan siapkan sesuai kebutuhan, dimana masing-masing kecamatan kami kasih 20 alat semprot disinfektan,” paparnya.
Ia juga menyesalkan saat ini masih kekurangan tenaga bilal mayit untuk menguburkan jenazah korban virus covid 19. Padahal pihaknya menyiapkan intensif untuk bilal mayit sebesar Rp 5 juta sekali kejadian serta dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD).
“Kami sudah siapkan lahan perkuburan di Simalingkar B. Tapi yang jadi kendala sekarang tidak ada yang mau menguburkan dengan akasan tidak berani. Ini dilema kami, karena kami pun belum berpengalaman,” ungkapnya. (POL)
