Simalungun, POL | Warga keberatan atas proyek pekerjaan jalan hotmix sepanjang 360 meter Bantuan Keuangan Propinsi (BKP) Tahun Anggaran 2023 dengan dana lebih kurang Rp1 miliar di Nagori Panambean Marjandi Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, sehingga proyek yang baru selesai itu dibongkar kembali.
Pasalnya, proyek yang diawasi PUPR Simalungun ini dikerjakan asal-asalan, sehingga permukaan aspal kondisi sudah retak karena pekerjaan penghamparan material aspal dilakukan saat hujan deras.
Pantauan di lokasi pada Jumat (19/1/2024), dua alat berat grader dan stamper sedang berada di lokasi. Bahkan sebagian permukaan aspal sudah dibongkar, karena kondisi aspal sepanjang 360 meter tersebut sudah retak padahal baru hitungan hari selesai dikerjakan.
Pangulu Nagori Panambean Marjandi Hendrik Siahaan SH mengatakan, proyek pengaspalan dengan menggunakan materiql aspal hotmix ini dikerjakan pada bulan Desember lalu, namun permukaan aspal sudah retak- retak dan goyang sehingga warga keberatan atas pembangunan jalan tersebut.
“Pengaspalan jalan ini panjangnya 360 meter dan dananya lebih kurang Rp1 miliar dan kontraktornya marga Napitupulu dari Sidikalang dan menurut informasi proyek ini aspirasi DPRD Sumut Mangapul Purba dari Partai PDIP,” beber Hendrik Siahaan.
Memang, katanya lagi, pada saat pelaksanaan penghamparan aspal hotmix hujan cukup deras, makanya warga tidak terima pembangunan jalan tersebut karena disangsikan ketahanan konstruksinya tidak tahan lama.
“Tetapi tadi pagi dari dinas PUPR dan kontraktor serta alat berat sudah ada di lokasi lantas langsung membongkar permukaan aspal seperti yang tampak sekarang, setelah melihat pembongkaran ini warga sudah merasa senang,” ujar Hendrik.
Sementara Pejabat Pembuat Komitment PUPR Kabupaten Simalungun Nalom Pangaribuan yang dikonfirmasi melalui telepon selular tidak menjawab, namun salah satu staf yang tidak bersedia disebut namanya mengatakan anggaran pekerjaan itu dari Bantuan Keuangan Propinsi (BKP) kepada Pemkab Simalungun yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Proyek itu setahunya belum dibayar. (Eva)
