Dairi, POL | Di luar kesibukannya sebagai Wakil Bupati Dairi, Jimmy Andrea Lukita Sihombing, yang kini sudah berusia 29 tahun, ternyata telah berencana untuk melepas masa lajangnya.
“Rencana tahun ini. Tapi tergantung nanti, melihat kondisi covid dulu,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya,Rabu (8/7/2020), di Sidikalang, Kabupaten Dairi.
Disinggung nama calon pendamping hidupnya, lajang kelahiran Palangkaraya Kalimantan Tengah pada 26 Oktober 1991, itu enggan memberitahu.
“Yang pasti, boru ni tulang (putri paman) lah, Lae. Siapapun itu, pasti boru ni tulang. Maupun orang Jawa, Papua, Sulawesi, tetapnya boru ni tulang,” ujarnya tersenyum.
Kata pria penggemar olahraga futsal ini, rencana pernikahannya telah tertunda dua tahun, karena kesibukan saat Pilkada 2018 lalu.
Setelah terpilih, ia kembali mengundur jadwal berumah tangga agar lebih fokus mengurus pemerintahan.
“Semua kan harus ada yang dikorbankan. Saya korbankan dulu untuk menunda berkeluarga,” kata anak kedua dari tiga bersaudara itu.
Nama Jimmy menjadi viral karena aksinya menginterupsi acara pelantikan jabatan pimpinan tinggi Pratama (JPT) yang digelar Bupati Eddy Keleng Ate Berutu di gedung Balai Budaya Sidikalang, Selasa (7/7/2020) kemaein.
Jimmy yang merasa tidak diberitahu dengan acara tersebut, bahkan tidak dilibatkan dalam proses pengangkatan para kepala dinas di jajaran Pemkab Dairi melakukan aksi protes yang kemudian menjadi viral.
Saat itu Jimmy memasuki lokasi acara dan menghentikan Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Horas P Pardede membacakan Surat Keputusan Bupati Dairi.
Setelah memberi isyarat dengan tangan kepada Horas Pardede untuk menghentikan pembacaan, ia pun naik ke podium. Melalui pengeras suara ia bertanya,”acara apa ini?” katanya. Jimmy pun melanjutkan. “Sayang sekali ya, buat kita semua. Kok nggak ada koordinasi,” ujarnya.
Setelah mempertanyakan surat undangan, tembusan hasil seleksi eselon dua maupun pengumumannya, Jimmy mengarahkan pembicaraannya ke Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, yang duduk di depan bersama unsur Forkopimda.
“Tolonglah pak bupati. Koordinasi yang baiklah kita. Kalau mau seperti ini, apa yang mau kita bina. Boleh harmoni keberagaman kalau di dalam internal saja nggak ada harmoni? Jangan seperti inilah. Saya ini juga dipilih oleh masyarakat. Undang-undang itu mengatakan, bupati dan wakil bupati, itu sama-sama dipilih oleh masyarakat,” lanjutnya.
“Gimana mau mewujudkan visi dan misi, kalau koordinasi saja kita nggak bagus. Ini sudah diumumkan hasil lelang jabatan eselon dua, masa tidak ada tembusan sama sekali sama saya. Jengkol saya ini juga dipilih oleh masyarakat. Koordinasilah kita yang baik pak bupati. Jangan seperti ini,” katanya lagi.
Ditemui di ruang kerjanya usai peristiwa tersebut, Jimmy menyebut komitmennya untuk mengedepankan kepentingan masyarakat. Ia hanya berharap Bupati Dairi berkoordinasi dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Ini ibaratnya dua kaki. Kalau satu kaki ke depan, yang satu naik ke belakang, itu kan terkilir nanti. Ujungnya kasihan masyarakat. Saya hanya meminta adanya koordinasi. Agar saya juga bisa menjalankan tugas pengawasan dan pembinaan dengan baik,” katanya.
Jimmy menambahkan, jika tidak ada koordinasi yang baik di pucuk pimpinan, akan sulit mewujudkan visi dan misi yang telah dijanjikan kepada masyarakat. “Ini berbicara cita-cita kita bersama. Dan juga di tingkat aparatur pemerintahan, tidak akan bisa bertindak kondusif dengan keadaan seperti ini,” tukasnya.
“Ke depan bagaimana kita berkoordinasi, dihargai tugas saya seperti yang diamanatkan undang-undang. Dengan koordinasi, saya juga bisa menjalankan tugas saya, kan begitu. Kalau tidak koordinasi, bagaimana saya melakukan fungsi pengawasan. Itu yang kita harapkan ke depan,” imbuhnya. (POL/TGR)
