Tapanuli Selatan, POL | Luat Harangan merupakan kawasan enam desa dan delapan Dusun berlokasi jalan kabupaten jurusan Bungabondar – Gadu, Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Provinsi Sumatera Utara atau Sumut. Walau Republik Indonesia Merdeka sudah 75 tahun, kawasan ini tidak pernah merasa ikut merdeka.
Keenam desa itu terdiri dari Doloksordang Julu, desa Pangaribuan, desa Panaungan, desa Pargarutan, Barnangkoling dan Doloksordang. Sedangkan delapan Dusun itu adalah dusun Hasahatan, dusun Liang, dusun Sialang, dusun Gadu, dusun Salese, dusun Sihaborgoan, dusun Tapus dan dusun Sabungan.
Dilihat dari jarak antara Sipirok sebagai ibukota Kabupaten Tapsel dengan desa Doloksordang Julu dusun Janjilobi (pintu masuk Luat Harangan) hanya 15 kilometer terlihat sangat jelas sekali perbedaan antara mewahnya perkantoran pemerintah kabupaten Tapsel dengan tidak adanya sentuhan pembangunan infrastruktur jalan kabupaten mulai dari Bunga Bondar menuju Luat Harangan.
“Tidak pernah digubris pemerintah, padahal kami banyak berkontribusi, seperti jumlah suara pemilihan umum sampai pemasukan pajak dan retribusi untuk pembangunan Tapanuli Selatan. Tidak diketahui secara pasti apa salah warga Luat Harangan sehingga kami tidak digubrus pemerintah,” kata Khairul Efendi Simamora, pembina DPP IMA TAPSEL (Dewan Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Tapanuli Selatan) saat memberikan keterangan kepada POL, Senin (28/09/2020) malam.
Putra kelahiran Sialang, desa Pangaribuan yang masuk menjadi cakupan kawasan Luat Harangan tersebut menambahkan, tidak saja perkantoran pemerintahan yang serba wah dan modern yang didanai anggaran ratusan miliar rupiah, pejabat pemerintah dan wakil rakyatnya juga bergelimang fasilitas, tetapi warga Luat Harangan justru dirundung kemiskinan, padahal Republik Indonesia (RI) Merdeka sudah mencapai 75 tahun usianya.
Nasib kawasan Luat Harangan tidak seberuntung kawasan terjauh seperti Saipar Dolok Hole dan antar desa di Kecamatan Marancar, jalan kabupatennya telah hotmix mulus. Tetapi di Luat Harangan, pembangunan jalan kabupaten diperbaiki hanya dengan dana desa, padahal dana desa bukan untuk membangun jalan kabupaten seperti terjadi di kawasan Luat Harangan.
“Sejak saya lahir, 30 tahun yang lalu pembangunan infrastruktur jalan ke daerah kami belum pernah ada kami alami sebagaimana pedesaan-pedesaan lainnya, apalagi yang namanya jalan mulus. Saya sedih melihat kondisi kehidupan warga di enam desa dan delapan Dusun itu,” tambah Kharul yang juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP IMA Tapsel Medan tersebut.
Menurut Kairul, kondisi sulitnya melintasi jalan dari Bungabondar menuju dusun Sialang, tetapi dari Pasar Sipirok ke dusun Sialang yang hanya berjarak 28 kilometer akan menelan kost atau ongkos angkutan umum justru mencapai Rp 30.000,- per orang, itupun belum tentu bisa berangkat cepat sesuai keinginan penumpang angkutan umumnya.
Ditambahkannya, banyak anak putus sekolah akibat usaha ekonomi warga yang sangat lemah karena terbentur infrastruktur jalan yang tidak layak sama sekali. Komoditi pertanian terutama tanaman pangan bukan sedikit yang dihasilkan dari Luat Harangan, tetapi karena ongkos angkutan yang mahal akibat kondisi jalan yang tidak layak jadi terpaksa dijual murah di Pasar Sipirok.
Banyak tanggapan miring bahkan sampai ketingkat perasaan kecewa berat kepada pemkab dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tapsel yang hingga saat ini tidak kunjung menggubris aspirasi dan usulan warga Luat Harangan, padahal menurut warga mereka banyak berkontribusi terhadap pembangunan di Tapsel.
“Kami bahkan mempertanyakan hasil kunjungan Ketua DPRD Tapsel, Husin Sogot Simatupang ke desa Pargarutan/Luat Harangan pada 13 Desember 2019 yang lalu. Saat itu Husin Sogot Simatupang sempat mengganti nama Luat Harangan menjadi Luat Nasolih. Kalau tidak mampu berbuat untuk Luat Harangan, apa berhak menganti-ganti nama Luat Harangan,” kata warga Khairul Efendi Simamora seolah bertanya. (POL/NP.04)
