Samosir, POL | Sepanjang pandemi Covid-19 terjadi, berbagai bantuan disalurkan pemerintah guna membantu masyarakat yang begitu terdampak. Siapa yang tak mau menerima bantuan dari pemerintah? Tentunya semua orang ingin mendapatkan hak istimewa ini.
Tapi sangat disayangkan jika kesempatan ini dipergunakan oleh orang-orang yang tidak seharusnya menerima. Misalnya orang yang sebenarnya mampu, namun kenyataannya justru menerima bantuan tersebut. Dan itu terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Tak terkecuali di Kabupaten Samosir.
Menyikapi itu, DPRD Samosir melalui Komisi I yang membidangi sosial, konsultasi ke DPR Kabupaten Aceh Tenggara terkait verifikasi dan validasi data penerima bansos tahun 2021.
Rombongan Komisi I yang dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Samosir, Saurtua Silalahi ST ini diterima pimpinan DPR Kabupaten Aceh Tenggara, Jumat, 19 Februari 2021.
Dihubungi Perjuangan Baru, Ketua Komisi I, Saurtua Silalahi ST menyampaikan bahwa konsultasi ini guna untuk mendapatkan masukan dan informasi serta penjelasan yang berkaitan tentang pendataan pembagian bantuan sosial.
“Kita juga ingin gali referensi sistem pengawasan dan pembagian dana bantuan langsung tunai (BLT), dana Program Keluarga Harapan (PKH) di masyarakat, khususnya dalam masa pandemi Covid-19,” ujar Politisi Gerindra itu kepada Perjuangan Baru, Sabtu, 20/2.
Menurut Ketua Komisi I, Saurtua Silalahi ST, selama pandemi, pihaknya telah melakukan monitoring ke seluruh kecamatan di Samosir terkait penanganan dan pengawasan pembagian bantuan Covid-19.
Dari pengamatan di lapangan lanjutnya, data-data pembagian bantuan sosial perlu dibenahi lagi. Karena masih ada beberapa saluran bantuan yang tidak tepat sasaran.
“Walaupun sebagian besar penyaluran bantuan sudah terlaksana, namun datanya kurang akurat karena masih memakai data yang lama sehingga tidak tepat sasaran, contohnya saja orang yang sudah meninggal malah mendapatkan bantuan,” katanya.
Sehingga dalam studi banding ini, pihaknya ingin mengetahui sejauh mana Pemkab Aceh Tenggara dalam membagikan BLT dan PKH kepada masyarakat, yang nantinya bisa menjadi referensi dalam penyusunan program bantuan sosial di Samosir.(POL/SBS)
Berikan Komentar:
