Samosir, POL | Akhir-akhir ini terjadi kelangkaan penyaluran pupuk bagi petani di Kabupaten Samosir serta di jual diatas harga eceran tertinggi. Menyikapi hal itu, DPRD Samosir melalui Komisi II menggelar rapat kerja bersama dinas terkait, Selasa, 22 Februari 2022 di ruang rapat setempat.
Rapat ini turut menghadirkan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tim KP3 Camat Nainggolan, Kepala Desa se-Kecamatan Nainggolan, Gapoktan, distributor pupuk dan pengusaha kios.
Wakil Ketua DPRD Samosir, Nasip Simbolon menyampaikan bahwa pelaksanaan rapat kerja ini didasarkan adanya aspirasi dari masyarakat petani, kelompok tani, gapoktan dan pemerhati masyarakat terkait dengan masalah penyaluran pupuk bagi petani, adanya kelangkaan pupuk dan adanya perbedaan harga diwilayah Kabupaten Samosir serta dijual diatas harga eceran tertinggi.
Selanjutnya camat, kepala desa, ketua gapoktan dan kelompok tani menyampaikan masalah yang dihadapi dilapangan terkait penyaluran pupuk. Diantaranya bahwa data kuota pupuk per desa tidak ada, harga pupuk dijual diatas HET, penyaluran pupuk (yang diterima) kepada kelompok tani lebih kecil dibandingkan dengan yang diusulkan dalam RDKK.
Juga adanya pupuk bersubsidi yang dijual bebas di pasar, tidak semua petani dapat memperoleh pupuk apabila tidak tergabung dalam kelompok tani, dan berharap kartu tani harus diterbitkan baik bagi petani yang tergabung dalam kelompok tani maupun petani yang tidak menjadi anggota kelompok tani.
Menyikapi hal itu, Ketua Komisi II Polten Simbolon menyampaikan terkait masalah penyaluran pupuk yang dikeluhkan petani, menyarankan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat membuat rencana induk pertanian di Kabupaten Samosir.
“Hal ini bertujuan agar itu jadi landasan kita membangun sektor pertanian, juga adanya papan pengumuman harga HET pupuk di setiap kios penyalur, penambahan kios untuk mempermudah petani mendapatkan pupuk,” ungkapnya.
Ditambahkan anggota Komisi ll, Noni Sulvia menyampaikan agar berkomitmen bahwa harga pupuk yang dijual sesuai dengan HET. “Janganlah membebani petani, mari kita bantu mereka dan mari kita pastikan semua petani mendapatkan pupuk pada saat musim tanam,” ujarnya.
Terakhir, Nasip Simbolon menyampaikan agar masalah yang disampaikan tadi dapat segera dituntaskan dinas terkait, serta Ranperda Rencana Induk Pembangunan Pertanian agar segera disampaikan ke DPRD.
“Kita minta pupuk harus dijual sesuai dengan HET, kartu petani segera diterbitkan dan kami menegaskan tidak ada lagi kelangkaan pupuk bagi petani di wilayah Samosir,” pungkas Wakil Ketua DPRD Samosir.(POL/SBS)
