Asahan, POL | Puluhanemak-emak Rabu (20/05/2020) siang mendatangi kantor Desa Ledong Barat, Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan
Warga tersebut datang untuk mempertanyakan kepada Kepala Desa bantuan covid-19 ini belum mereka dapatkan. Sedangkan sebagian warga lain telah mendapatkannnya.
Namun data mereka telah berulang kali diambil oleh pihak pemerintah desa melalui kepala dusun untuk keperluan mendapat bantuan tersebut.
“Selama musim virus corona ini, kami belum ada mendapatkan bantuan apa-apa, kenapa orang yang mampu mendapat dan orang yang baru pun mendapat” ungkap seorang ibu.
Menanggapi keluhan warga, Kepala Desa Ledong Barat Wiludi, SE menerangkan bahwa pihaknya sudah mengajuan data sekitar 250 orang ke Kementrian Sosial (Kemensos) untuk mendapat Batuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp 600.000 per-bulan selama 3 bulan, tetapi yang keluar sekitar 155 orang, dan yang belum mendapat 100 orang.
Menurut Wiludi, setelah dari Kemensos akan ada lagi bantuan dari provinsi nilainya Rp 225.000 berbentuk paket Sembako. Kemudian bantuan dari Kabupeten/Kota yang belum diketahui jenisnya. Setelah nanti semua bila tidak tidak masuk bantuan dari kementerian atau bantuan dari provinsi, dan tidak juga mendapat dari Kabupeten/Kota, maka pihak Pemerintah Desa akan menampung dengan dana desa (DD), tetapi dana desa mempunyai keterbatasan, cuma 25 hingga 30 persen dari anggaran yang ada.
“Namun tidak bisa dipastikan kapan bantuan itu diberikan kepada warga, tetapi yakinlah ibu-ibu akan mendapat, tetapi berbeda-beda dana yang dimasukkan ” pungkasnya.
Secara terpisah ibu Iin salah seorang warga Desa Ledong Barat mengaku dirinya tidak didata karena suaminya seorang supir disalah satu perusahaan swasta.
“Selama wabah Covid-19 mobil perusahaan yang dibawa suami saya tak jalan, apa saya tidak bisa mendapat bantuan, dan apa saya tidak berdampak Covid-19” tanya Iin.
Sementara itu salah seorang tokoh masyakat Dusun III Desa Ledong Barat yang namanya enggan disebutkan meminta transparansi dari pemerintah desa semua data yang dapat bantuan apappun di pampangkan di plang depan balai desa.
“Jangan sesudah masyakat mulai ribut barulah data penerima maupun belum menerima bantuan dana dampak Covid-19 dipasang di depan kantor desa. Jadi masyakat tidak perlu lagi tanya kalau namanya sudah didata, tapi yang namanya tidak terdata perlu dipertanyakan alasannya tidak mendapat bantuan dana dampak Covid itu,” ujar tokoh masyarakat itu.
Selain itu tokoh masyarakat tersebut juga meminta kepada Kades Wiludi agar mengganti Kepala Dusun III Desa Ledong Barat karena sudah terlalu lama menjabat.
“Masyarakat dusun 3 sagat berharap agar kepala dusunnya diganti karena sudah tidak produktif lagi,” tandasnya. (POL/PAI)
