Labuhanbatu, POL | Asisten III Setdakab Labuhanbatu Zaid Harahap S.Sos. MM mengatakan, sebagai langkah percepatan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu targetkan kinerja instansi OPD capai nilai B di tahun 2023.
Hal ini berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintahan dan surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 060/16127 tanggal 28 Desember 2022 perihal penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) dan perjanjian kinerja (PK).
Asisten III Administrasi Umum Sekretariat daerah kabupaten (Setdakab) Labuhanbatu Zaid Harahap menekankan itu semua kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada saat memimpin rapat persiapan laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2022 di ruang Data dan Karya Kantor Bupati Labuhanbatu jalan Sisingamangaraja Rantauprapat, Kecamatan Rantau Selatan, Selasa (17/01/2023).
Menurut Zaid, seluruh Organisasi Perangkat Daerah harus meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) minimal Pemerintah kabupaten Labuhanbatu mencapai penilaian B seperti yang sudah dicapai beberapa dinas di kabupaten Labuhanbatu.
“Seluruh OPD harus meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, minimal Pemkab Labuhanbatu mencapai penilaian B seperti yang sudah dicapai beberapa dinas di kabupaten Labuhanbatu. Itulah tujuan kita bermusyawarah hari ini”, ujar Asisten III Zaid Harahap.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendisain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan.
Usai rapat persiapan laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2022 tersebut dibuka, dilanjutkan paparan tentang tata cara peningkatan capaian kinerja instansi pemerintah di masing-masing organisasi perangkat daerah yang diikuti para perwakilan organisasi perangkat daerah, baik itu kasubag program fungsional perencana dan pejabat administrator. (POL/LB1)
