Panitia Pilpanag 2023 Ancam Mundur, Sejumlah OPD Menggelar Rapat Tertutup

Simalungun, POL | Kepala Dinas DPMDN Simalungun, Sarimuda Purba didampingi Kabid Pem-Nag Simalungun Lamhot Haloho menggelar rapat bersama sejumlah utusan OPD Pemkab Simalungun di salah satu Ruangan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagori Kabupaten Simalungun, Selasa (6/03/2023)

Rapat dadakan tersebut disinyalir menaggapi reaksi permasalahan yang muncul usai RDP sehari sebelumnya yakni Puluhan Panitia Pilpanag yang mengancam akan mundur atau membubarkan diri.

Benarkah hal itu menjadi sebuah Bukti sebagai Kegagalannya Pemerintahan Pemkab Simalungun, yang dipimpin Radiapoh Hasiholan Sinaga (RHS) selaku Bupati Simalungun.

Pelaksanaan Pilpanag Tahun 2023 yang tinggal 8 hari lagi terancam amburadul hal itu disebabkan ketidak Sinkronnya penyampaian Kepala Dinas Sarimuda Purba dengan apa yang disampaikan Kabid Pem- Nag Lamhot Haloho.

Hingga membuat amarah para Panitia Pilpanag 2022-2023 memuncak hingga ancam untuk membubarkan diri dari Tugas sebagai Panitia Pilpanag. Keluhan Para Peniti Pilpanag menuntut Honor 4 bulan sesuai yang dijanjikan Lamhot Haloho selaku Kabid Pem-Nag saat menggelar Bintek di Hotel Patra Jasa Parapat pada 28 Nopember 2022 lalu.

Yang mengatakan bahwa Honor para Panitia Pilpanag akan dihitung dan bayar selama 4 bulan serta Biaya Atk dan Makan Minum panitia akan ditampung pada APBD Pemkab Simalungun Tahun 2023.

Menanggapi hal ini , LSM GPRI ( Gempar Peduli Rakyat Indonesia) Wilman Siallagan SH angkat bicara,ini lah salah satu ke gagalan kepemimpinan Bupati Radiapoh Hasiolan Sinaga,ujarnya kebeberapa kemedia di salah warung Kopi di pematang siantar.

Dalam hal ini,Bupati Radiapo Sinaga harus menyakapi permasalahan yang terjadi lapangan.karna Hal ini sangat berdampak di pemilu tahun 2024, apa bila RHS ikut bertarung pungkasnya kemedia.

Dia juga menambahkan, permasalahan seperti ini seharusnya bupati harus mengambil sikap untuk menyingkirkan kabinet kabinet yang merusak atau tidak setia membantu kinerja bupati sampai 2024, dan di khuwatir, hal ini dapat merorong kinerja pemeritahan kabupaten simalungun. (POL/SN)

Berikan Komentar:
Exit mobile version