Labuhanbatu, POL | Sehubungan dengan telah berjalannya Gerakan Bersama Selamatkan Ibu dan Bayi Kabupaten Labuhanbatu (Gema Kibbla), tim pelaksana Pokja/Kibbla melakukan pertemuan lanjutan untuk melihat progres gerakan agar agenda untuk penurunan AKI/AKB, Stunting serta peningkatan cakupan KBPP tetap terjaga untuk mewujudkan ” Zero Tolerance” di kabupaten Labuhanbatu, di ruang rapat bupati, Kamis (03/08/2023).
Ketua TP PKK Labuhanbatu dr. Hj. Maya Hasmita, SpOG, MKM, selaku ketua Pokja Kibbla mengemukakan, berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Labuhanbatu nomor 9 tahun 2019 bahwa kesehatan ibu bayi baru lahir bayi dan anak adalah wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan kibbla guna menurunkan angka kematian ibu.
Untuk mengantisipasi hal itu, dr. Maya menjelaskan pihaknya berusaha untuk mengaktifkan Dasawisma. Dasawisma adalah suatu kelompok 10 satu keluarga di mana setiap keluarga itu adalah salah satunya tim penggerak PKK, di mana tim penggerak PKK Dasawisma merupakan kader kesehatan maupun kader posyandu.
Selain itu, tambah dr, Maya, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah menyiapkan sarana maupun penunjang di Puskesmas tingkat Kecamatan maupun posyandu, yang mana semua Puskesmas memiliki USG dan Dokter Spesialis.
Pemerintah daerah juga telah menjalin kerjasama dengan lintas sektor, lintas program, organisasi profesi, dan pemangku kepentingan lainnya, salah satu strategi utamanya yaitu membentuk kelompok kerja percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi.
Kemudian, ucap dr. Maya, PKK, Kecamatan Desa dan Kelurahan tetap berperan aktif dan membantu program pemerintah dalam suatu program PKK, PKK siap membantu dan bersinergi dalam menurunkan angka kematian ibu bersalin dan bayi baru lahir di Kabupaten Labuhanbatu.
“Dari data terkumpul, Angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Labuhanbatu masih cukup tinggi, angka kematian ibu per Juli 2023 ada 6 kasus kematian, dan 11 Kasus kematian bayi”, ucap dr. Maya.
Maya Hasmita meminta kepada seluruh tim Pokja untuk menindaklanjutinya dengan serius yang mana kasus kematian ibu bersalin dan bayi baru lahir merupakan salah satu indikator kinerja pemerintah daerah.
“Saya berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti kegiatan ini dengan baik dan berdiskusi dalam memecahkan masalah yang dihadapi baik dari fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas tingkat rujukan”, ucapnya.
Dalam diskusi yang dihadiri Kepala Bappeda, Kadis Kominfo, Kadis Kesehatan, PMD, Dinas KB, Dirut RSUD, RS Swasta, IDI, IBI, BPJS dan Forum Masyarakat Madani tersebut diisi dengan masukan saran dan ide terkait pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, melahirkan dan bayi. (POL/LB1)
