Medan, POL | Gubernur Sumatera Utara sekaligus Pembina PSMS Medan, Edy Rahmayadi, merespons penolakan yang disampaikan eks Direktur Utama PT PSMS Kodrat Shah mengenai hasil Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS PT Kinantan Medan Indonesia tentang perombakan susunan direksi dan manajemen PSMS Medan.
Dari hasil rapat itu, ditetapkan susunan direksi baru PT Kinantan Medan di antaranya Arifuddin Maulana sebagai Direktur Utama menggantikan Kodrat Shah, paman Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah atau Ijeck.
Diketahui, Arifuddin merupakan menantu dari Edy Rahmayadi.
“Apa itu yang diprotes?” tanya Edy Rahmayadi balik kepada wartawan, yang menanyakan tanggapannya soal penolakan Kodra Shah di Rumah Dinas, Jalan Jenderal Sudirman, Selasa (5/4/2022).
Edy Rahmayadi yang juga pemilik saham mayoritas PSMS Medan sebanyak 51 persen ini tidak terlalu mempersoalkan sikap penolakan Kodrat Shah .
Menurutnya, penolakan tersebut sah-sah saja. “Iya boleh-boleh saja enggak setuju. Silakan saja, kan kalau tak setuju nanti diselesaikan apa yang mau. PSMS aja tak menang-menang, itu saja yang enggak setuju saya,” ucap Edy.
Lebih lanjut, Edy menegaskan, ia ingin berpikir bagaimana caranya PSMS untuk bisa memenangkan setiap pertandingan.
“Berusaha berpikir semua bagaimana caranya PSMS menang, oke. Tapi yang pastinya kita bersama-sama untuk membesarkan PSMS,” pungkasnya.
Sebelumnya, dari hasil RUPS yang diterima awak media, Sabtu, 2 April 2022, nama Kodrat Shah yang selama ini menjadi Direktur Utama (Dirut) PT Kinantan Medan Indonesia dan pemegang saham tidak masuk di jajaran manajemen klub.
Jabatan Dirut yang baru diemban oleh Arifuddin Maulana yang juga diketahui sebagai menantu Gubernur Edy Rahmayadi.
Atas persoalan ini, Kodrat Shah berencana akan menempuh jalur hukum melalui pengacaranya.
“Melalui kuasa hukum, saya akan bawa ini ke ranah hukum. Bagaimana bisa sekarang notaris membuat akta tanpa ada RUPS,” ujarnya.
Selain menyoal pelaksanaan RUPS, Kodrat Shah juga menyinggung Gubernur Edy Rahmayadi terkait regulasi kepala daerah yang menjadi pemilik/pemegang saham sebuah perusahaan.
Paman Wakil Gubernur Sumut itu memaparkan aturan hukum mana yang dilanggar Gubernur Edy karena menjadi pemilik/pemegang saham sebuah perusahaan.
“Kepala Daerah dilarang menjadi pengurus perseroan terbatas berdasarkan Pasal 76 Ayat (1) huruf C dari Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Saya sebagai pemegang saham tidak setuju dengan pelanggaran yang dilakukan Edy Rahmayadi,” kata pria yang baru terpilih menjadi Ketua Asprov PSSI Sumut dua periode.(POL/TROL)
