Toba, POL | Kejaksaan Negeri Toba melalui Seksi Intelijen melaksanakan kegiatan Penerangan Hukum bagi para Kepala Sekolah dan Bendahara SMA/SMK se-Kabupaten Toba, pada Kamis (12/11/2026), bertempat di Aula SMK Negeri 1 Balige.
Kegiatan ini merupakan bentuk nyata pelaksanaan program “Jaksa Sahabat Pendidik” yang digagas Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Muhibuddin, S.H., M.H., sebagai upaya meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum bagi para penyelenggara pendidikan, khususnya dalam pengelolaan anggaran pendidikan, guna mewujudkan tata kelola pendidikan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kegiatan Penerangan Hukum ini merupakan bagian dari upaya preventif Kejaksaan Negeri Toba dalam memberikan pemahaman kepada para penyelenggara pendidikan mengenai pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan administrasi satuan pendidikan.
Dalam pelaksanaannya, materi penerangan hukum yang disampaikan meliputi tata cara pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukan dan ketentuan yang berlaku, upaya pencegahan tindak pidana korupsi, serta keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pendidikan.
Melalui penyampaian materi tersebut, para Kepala Sekolah dan Bendahara diharapkan dapat memahami secara lebih komprehensif aspek hukum yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran pendidikan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Pemahaman tersebut dinilai penting untuk meminimalisir risiko terjadinya kesalahan administrasi maupun potensi penyimpangan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum.
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Toba, Tommy Eko Pradityo, S.H menyampaikan bahwa melalui program “Jaksa Sahabat Pendidik”, kejaksaan ingin membangun kesadaran hukum bagi para kepala sekolah dan bendahara agar senantiasa memahami serta mematuhi ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan anggaran pendidikan.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan Dana BOS harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, para penyelenggara pendidikan diharapkan tidak ragu untuk memahami dan mengonsultasikan aspek hukum dalam pelaksanaan tugasnya agar dapat meminimalisir potensi terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari.
“Melalui kegiatan penerangan hukum ini, kami berharap para Kepala Sekolah dan Bendahara dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh integritas, profesionalitas, serta kehati-hatian. Perlu dipahami bahwa penggunaan anggaran pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi maupun secara hukum. Kehadiran Kejaksaan bukan hanya dalam hal penindakan, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan melalui edukasi dan penerangan hukum agar para penyelenggara pendidikan dapat bekerja dengan tenang, benar, dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Tommy Eko Pradityo, S.H.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi para pemangku kepentingan di lingkungan pendidikan agar senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian, integritas, profesionalitas, serta transparansi dalam mengelola anggaran sekolah. Dengan demikian, setiap penggunaan anggaran pendidikan diharapkan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kejaksaan Negeri Toba menegaskan bahwa penerangan hukum merupakan salah satu langkah strategis dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya di sektor pendidikan. Upaya ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum dan penyelenggara pendidikan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.
Melalui kegiatan Penerangan Hukum ini, Kejaksaan Negeri Toba berkomitmen untuk terus hadir memberikan edukasi dan pendampingan dalam aspek hukum sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan daerah, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang baik (good governance), transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Sogar)
