Samosir, POL | DPRD Samosir angkat bicara terkait aksi petani yang menolak surat permohonan Bupati Samosir Vandiko Gultom kepada Gubernur Sumatera Utara perihal permohonan penghentian penyadapan getah pinus.
Wakil Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon mengatakan, DPRD tidak berwenang mengatakan setop penderesan getah pinus atau melanjutkan penderesan.
“Kami tidak berwenang mengatakan setop atau lanjut penyadapan getah pinus,” katanya, bersama Ketua DPRD Samosir Sorta Siahaan, Jonner Simbolon dan Pilippus Pandiangan saat menerima perwakilan petani yang menyampaikan aspirasi ke gedung dewan, Senin, 22/8.
“Selama tidak ada surat penghentian dari Kementerian LHK atau Dinas Kehutanan Provinsi, kami hanya menyarankan untuk melakukan penanaman, menjaga supaya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dan jika melakukan penyadapan harus sesuai dengan SOP,” sebut Politisi PKB itu.
“Mulai besok kita sudah boleh beraktivitas melakukan penderesan. Kita ucapkan terimakasih kepada empat anggota dewan yakni Sorta Siahaan, Nasip Simbolon, Jonner Simbolon dan Pilippus Pandiangan,” kata Saroha Siregar, koordinator aksi kepada massa sebelum meninggalkan Kompleks Kantor DPRD Samosir usai berdialog dengan DPRD Samosir, Senin (22/8/22).
Sebelumnya, ratusan petani yang mengatasnamakan Asosiasi Masyarakat Perhutanan Sosial (AMPS) Kabupaten Samosir, melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Bupati Samosir, yang dilanjutkan ke gedung dewan.
Mereka mempertanyakan surat Bupati Samosir Nomor 360/1777/BPBD/VIII/2022, kepada Gubernur Sumatera Utara, yang meminta Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, menghentikan aktivitas penyadapan getah pinus dan perbaikan siprinkle.
Massa juga menolak bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi baru-baru ini di Kabupaten Samosir bukan karena penderesan getah pinus.
“Kami hanya menderes. Kami hanya butuh makan, butuh biaya. Kamu datang hanya untuk buat kami cemas. Kami tahu kamu bukan pengusaha, kamu tidak sanggup memberikan kami pekerjaan, sudah berapa tahun menjadi bupati, tunjukkan jati dirimu, jadilah anak muda yang cerdas,” seru Saroha Siregar.
“Kami meminta Bupati Vandiko untuk mencabut surat yang ke gubernur. Kalau menyurati, surati langsung kementerian karena izin kami dari kementerian. Jangan ganggu kami cari makan. Kami bukan peminta-minta,” tambahnya.
Salah seorang ibu-ibu yang ikut berdemo dengan tegas mempertanyakan sikap Bupati Samosir Vandiko Gultom yang meminta penyetopan penderesan getah pinus.
“Jangan sewaktu mencalonkan datang ke Salaon. Namun, karena sudah duduk di kursi jadi tidak pernah ke Salaon lagi,” sebutnya.(POL/SBS)
