Samosir, POL | Sebanyak 290 KK masyarakat Kabupaten Samosir berpenghasilan rendah (MBR) menerima bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS). Bantuan diserahkan Bupati Samosir bersama Anggota DPR RI Komisi V, Jhonni Allen Marbun di Kantor Camat Pangururan, Jumat (10/06/2022).
Bantuan BSPS tersebar dalam 5 kecamatan. Untuk Kecamatan Pangururan (Desa Parhorasan 30 unit), Ronggur Nihuta (Salaon Toba 15 unit, Salaon Tonga Tonga 15 unit), Palipi (Desa Huta Dame 23 unit) diserahkan di Kantor Camat Pangururan.
Kecamatan Harian (Desa Siparmahan 14 Unit, Hariara Pohan 14 unit, Sampur Toba 16 unit) dan Sitiotio (Desa Tamba Dolok 32 unit, Janji Raja 34 unit, Sabulan 22 unit, Holbung 27 unit), diserahkan di Kantor Camat Sitiotio oleh Asisten Administrasi Umum Waston Simbolon.
Turut hadir, Kepala Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Sumatera II diwakili PPK Rumah Swadaya Propsu Iryanto Sirait, Kepala Cabang Bank Mandiri Pangururan, Camat Pangururan, dan Sekcam Ronggur Nihuta.
BSPS ini senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per unit, dengan rincian Rp. 17.500.000,- untuk belanja bahan dan Rp. 2.500.000 untuk upah tukang dan langsung kerekening penerima melalui Buku Tabungan Bank Mandiri.
Bupati Samosir Vandiko T. Gultom, menyampaikan, bantuan BSPS bersumber dari APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan merupakan aspirasi yang dibawa Anggota Komisi V DPR RI, Jhonni Allen Marbun untuk Kabupaten Samosir.
“Terima kasih untuk segala bantuan dan perhatian untuk masyarakat Kabupaten Samosir,” kata Vandiko T. Gultom kepada Jhonni Allen Marbun dengan harapan peningkatan jumlah penerima untuk tahun berikutnya.
Bupati Samosir menyampaikan, Pemkab Samosir terus berupaya dan menjalin komunikasi dengan Pemerintah Pusat dan Anggota DPR RI untuk mendapatkan bantuan tersebut.
Menurut Bupati Samosir, bantuan ini sangat penting untuk Kabupaten Samosir, yang merupakan salah satu lokus stunting akibat gizi buruk dan lingkungan (sanitasi) yang tidak bersih. Dengan BSPS ini, masyarakat akan memiliki rumah dengan sanitasi yang lengkap, akan dapat mengurangi stunting di Kabupaten Samosir.
“Untuk itu, tahun 2023 penerima bantuan akan kita prioritaskan masyarakat yang berada pada titik rawan stunting” kata Vandiko.
Anggota Komisi V DPR RI, Jhonni Allen Marbun menekankan agar pengawasan dilapangan betul-betul dijalankan, terutama pengawasan harga material bangunan. “Harga material bangunan harus normal, jangan diatas harga biasa. Jika pengusaha yang dihunjuk menaikkan harga yang tidak normal segera diganti,” tegasnya.
Untuk tahun 2023, Jhonni Allen Marbun mengatakan akan menambah kuota untuk Kabupaten Samosir. “Tahun depan akan kita tambah kuota, 1000-an unit untuk Kabupaten Samosir,” kata Jhonni Allen disambut tepuk tangan penerima bantuan.
Ditambahkannya, bahwa bantuan yang dibawa ini merupakan sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat dan hal ini merupakan hal wajar, sebagai wakil rakyat dan akan terus berupaya demi kebutuhan rakyat. (POL/SBS)
