Simalungun, POL | Bimbingan teknis nasional (Bimtek) keuangan yang diikuti 386 kepala desa (kades) se-Kabupaten Simalungun menyisakan kekesalan para kades yang mengikuti kegiatan tersebut.
“Kami terkesan dipaksakan untuk mengikuti Bimtek yang diadakan di Hotel Simalungun City Kecamatan Pematang Raya. selain dibebani biaya tinggi yakni sebesar Rp 20 juta per desa, materi bimtek yang diberikan juga sudah kerap kami dapatkan baik dari pusat maupun provinsi ,” ungkap salah satu seorang kepala desa yang enggan disebutkan namanya, Kamis (04/04/2019).
Menurut kepala desa tersebut, penyelenggara Bimtek ini oleh Yayasan Siap yang beralamat di Jakarta Pusat. Meskipun curiga bahwa acara itu adalah modus untuk mengeruk dana desa anggaran awal tahun ini, kuat dugaan bahwa, panitia penyelenggaraan yang dari Yayasan Siap diduga melibatkan oknum eksekutif di Pemkab Simalungun. “Jadi kawan-kawan kades pada ngeluh. Bisa saja ada oknum yang akan mengeruk uang DD yang di kelola oleh kepala desa,” katanya.
Peserta lainnya mengakui jika dana yang keluar untuk mengikuti bimtek ini sebesar Rp 5 juta untuk satu peserta. “Biaya itu terbilang sangat tinggi karena selama ini dana yang kita anggarkan untuk bimtek tidak sampai sebesar ini dan dikhawatirkan ada oknum yang sengaja mencari kesempatan untuk meraup dana desa ini,” katanya.
Diungkapkannya, meskipun Bimtek ini penting untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam pengolahan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) di Simalungun tapi ini membebankan seluruh kepala desa dengan adanya selembar undangan kepada seluruh kepala desa dari penyelenggaraan yang ditembuskan ke komisi I DPRP, Apdesi dan pihak PMD Simalungun. Lagian materinya itu-itu saja, kami sudah pernah dapat,” ujarnya kesal.
Dari 386 desa di Simalungun dibagi empat gelombang. Gelombang pertama dan kedua dihadiri kepala desa dan bendahara, gelombang ketiga dan keempat dihadiri Sekretaris Desa (sekdes) dan Kaur Ekbang. Dalam kegiatan gelombang pertama, Senin (31/3/2019) dihadiri 396 peserta dari 16 kecamatan dihadiri 365 peserta yang mengikuti bimtek.
Bimtek yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dari Yayasan Siap ini bekerja sama dengan pusat kajian keuangan dan otonomi daerah di Hotel Simalungun City Pematang Raya berlangsung selama tiga hari.
Acara yang pertama dibuka oleh narasumber pengeolahan atministrasi desa Sri Hayati, MA M SI dilanjutkan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi dan Tipikor Polda Sumatera Utara bertajuk “Menuju desa mandiri dan modern” oleh Abdul Kadir ST, Herlina SKom, Zefri Paulana ST MKom.
Eko Nungro AK CA selaku ketua panitia ketika dihubungi melalui seluler menjelaskan bahwa pihaknya sudah sering menyelenggarakan Bimtek. “Saat ini kita tawarkan kepada pihak kepala desa di Kabupaten Simalungun. Sebelumnya kita juga sering melaksanakan bimtek terhadap para anggota dewan,” kata Eko.
Eko menjelaskan, terwujudnya bimtek ini berkat mediasi pihaknya kepada pihak Apdesi Kabupaten Simalungun. “Nah kalau untuk biaya kita tawarkan tergantung materi apa yang diminta. Dan untuk saat ini kita adakan lima materi, yakni tentang Administrasi desa, pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi, menuju desa mandiri dan modren, asas-asas penyusun APBDES, tata kelola keuangan desa,” tambah Eko.
Namun, tambah Eko lagi, pada pelaksanaan kegiataan, ternyata pusat menggunakan panitia EO (even organizer).
Eko selaku ketua pelaksana dalam kegiatan ini mengatakan, bahwa pihak APDESI Simalungun meminta kepada pihak Menteri Keuangan melaksanakan bimtek, lnataran pihak pusat menawarkan program program dalam pelaksanaan Bimtek. “Kita di Kementerian Keuangan menawarkan program dalam pengelolaan dana desa. Jadi dari program yang kita tawarkan ini kepada pihak Apdesi dan menyarankan untuk melaksanakan Bimtek ini,” kata Eko lagi.
“Kalau saya sendiri selain ketua panitia saya juga akui sebagai even organizer(EO) dalam kegiatan ini,” jelasnya.
Terpisah, Ketua Apdesi Simalungun, Benson Damanik menyebut, Bimtek ini diikuti 386 desa atau 1.544 peserta. “Kalau jumlah desa di Simalungun ini keseluruhannya mencapai 386 desa tapi yang mengikuti gelombang pertama hanya 396 peserta dari 16 desa yang tidak mengikutinya belum dapat diketahui,” katanya.
Saat ditanya legalitas yayasan penyelenggara, Benson menyarankan untuk menanyakan ke pihak ketua panitia pusat. Karena, menurutnya, dia di dalam kegiatan ini mengakui sebagai peserta.
Yang ironisnya, ketika wartawan mau masuk ke Hotel Simalungun City tersebut, security hotel langsung menjegatd igerbang masuk hotel. Security tersebut mengatakan bahwa wartawan tak diizinkan masuk sesuai instruksi pimpinan.(Sondang)
