Mandailing Natal, POL | Miris…75 Tahun sudah Republik Indonesia (RI) Merdeka, namun 4 Desa di kawasan Sulang-aling, Kecamatan Muara Batanggadis, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Provinsi Sumatera Utara atau Sumut ternyata belum tersentuh pembangunan sebagaimana daerah-daerah lainnya di Sumatera Utara.
Kawasan Sulang-aling berada di seberang dua aliran sungai besar di Kabupaten Mandailing Natal. Kedua sungai itu adalah Sungai Batanggadis dan sungai Parlampungan. Kondisi ini berakibat, untuk beraktifitas ke Singkuang sebagai ibukota Kecamatan Muara Batanggadis saja, sekitar 3.500 jiwa penduduk empat desa terdiri dari desa Ranto Panjang, desa Lubuk Kapundung I, desa Lubuk Kapundung II dan desa Hutaimbaru tidak ada jalan lain kecuali naik robin atau perahu yang dikasih mesin dengan lama perjalanan paling singkat lima jam.
Ishar Pulungan, aktifis pemuda asal Sulang-aling saat berbicara dengan awak media di Panyabungan, ibukota Kabupaten Madina Selasa (25/08/ 2020) malam menyatakan keheranannya terkait faktor penyebab pemerintah kabupaten terkesan tutup mata terhadap problema keterisoliran yang diderita warga empat desa tempat kelahirannya itu.
“Jangankan masyarakat, saya sendiri selaku pemuda, bahkan pernah menjadi aktifis mahasiswa di perguruan tinggi satu-satunya di Kota Padangsidimpuan juga tidak mengetahui secara pasti, faktor apa yang menjadi penyebab pemkab Madina abai terhadap penderitaan 3.500 jiwa penduduk Sulang-aling,” katanya sambil menambahkan setiap momentum pemilihan umum Kepala Daerah atau Pilkada Bupati Madina, problema keterisoliran yang diderita warga Sulang-aling tersebut dijadikan janji bahkan skala prioritas para calon bupati guna meraih suara masyarakat dalam pertarungan pilkada Madina.
Faktanya, janji tinggal janji, setelah bupati terpilih di tiga masa bhaktinya, apa yang mereka janjikan ternyata nol alias tanpa ada bukti nyata di lapangan. Masyarakat hingga saat ini tetap saja kesulitan untuk beraktifitas, terutama terkait ekonomi masyarakat empat desa di Sulang-aling.
Bayangkan saja !!! Harga beli kebutuhan pokok, misalnya beras, jika harga belinya di Panyabungan, ibukota Kabupaten Madina Rp 10.500 per kilogram, di Sulang-aling sudah mencapai Rp 16.750 per kilogram. Atau jika harga belinya di Singkuang sampai Rp 13.000,- per kilogram, di Sulang-aling terpaksa dibeli dengan harga 16.900,- per kilogram atau Rp 67.600,-per tabungnya.
Keterisoliran akibat tidak adanya akses transportasi darat dari dan ke Sulang-aling sehingga harus menggunakan robin, juga ikut membuat harga jual karet sebagai komoditi andalan warga empat desa di tingkat pedagang pengumpul getah alam paling tinggi terjual hanya Rp 5.000,- per kilogram, harga yang tergolong sangat tidak menguntungkan
Beban derita yang kian berat karena harus menutupi biaya sekolah anak-anak sebahagian warga mencari tambahan sumber penghasilan dengan menggore (mendulang) emas secara manual. Satu gambaran betapa beratnya kondisi ekonomi masyarakat yang diduga sebagai imbas tidak adanya infrastruktur jalan darat melewati dua sungai yang memisahkan kawasan Sulang-aling dengan ibukota kecamatan, lebih-lebih lagi ibukota kabupaten Mandailing Natal.
Menurut Ishar, solusi jalan darat berupa jembatan penyeberangan sebagai akses termudah warga Sulang-aling sudah sangat mendesak dibangun pemerintah secara nyata. Bagi masyarakat terserah, pemerintah provinsi Sumut atau pusat pun yang membangunnya tidak menjadi persoalan, yang menjadi persoalan, selama ini masyarakat dibiarkan menderita keterisoliran.
“Atas dasar itu warga masyarakat Sulang-aling sudah tidak tahu lagi ke mana mengadukan nasib yang terkesan diabaikan pemerintah hingga saat ini. Calon KDH (Bupati) Madina sudah tidak bisa kami percaya lagi. Pasalnya, seperti disebut di phraghrap sebelumnya di laporan ini bahwa sudah tiga Bupati defenitif yang saat pencalonan, berjanji akan dibangunnya sarana transportasi untuk askses masyarakat empat desa ke Singkuang sebagai ibukota kecamatan, tetapi setelah mereka terpilih, janji hanya kosong tanpa tindakan nyata,” kata Ishar mengeluh. (POL/balyan kn).
