Samosir, POL | Setelah kemarin Desa se-Kecamatan Ronggur Nihuta, secara estafet, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) kembali menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2022 untuk desa se-Kecamatan Onan Runggu, Selasa (29/3/2022), di Aula Kantor Camat setempat.

Dalam sambutan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Drs. Perry Barus, Msi menekankan BPKPD bertekad tekan piutang pajak daerah guna meningkatkan nilai MCP (monitoring center for prevention) serta untuk meningkatkan kemandirian daerah.

Dikatakan Barus, Pajak Daerah adalah salah satu sumber utama pendapatan asli daerah yang harus terus ditingkatkan agar terwujud kemandirian fiskal. Kemandirian fiskal dapat dilihat dari kemampuan daerah menekan fiskal gap yaitu selisih antara kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal.

“Peningkatan kebutuhan fiskal adalah sebuah keniscayaan karena beban pembangunan terus meningkat, maka pemerintah daerah wajib mengoptimalkan pendapatan sekaligus menciptakan sumber-sumber pendapatan baru dengan menggali potensi daerah yang mampu menghasilkan pendapatan,” jelasnya.

Maka untuk tujuan tersebut, pemerintah desa memiliki peran penting karena mereka ada di garda terdepan yang berhubungan dengan rakyat dan memahami kondisi sosial ekonomi daerah dan masyarakat. “Dan setiap peningkatan pendapatan asli daerah akan berdampak langsung kepada peningkatan pendapatan desa lewat bagi hasil pajak dan retribusi daerah,” pungkas Kepala BPKPD Kabupaten Samosir. (SBS)