Jakarta, POL | Rancangan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta tahun 2021 jadi sorotan. Pasalnya, setiap anggota legislatif dialokasikan anggaran sebesar Rp8,3 miliar.
Di DPRD DKI Jakarta, ada 106 anggota legislatif. Dengan demikian, anggaran RKT tahun 2021 yang diajukan mencapai Rp888 miliar. Berikut rinciannya.
Pendapatan Langsung
- Uang representasi: Rp2.250.000 per bulan
- Uang paket: Rp225.000 per bulan
- Tunjangan keluarga: Rp315.000 per bulan
- Tunjangan jabatan: Rp3.262.500 per bulan
- Tunjangan beras: Rp240.000 per bulan
- Tunjangan komisi: Rp326.250 per bulan
- Tunjangan badan: Rp130.500 per bulan
- Tunjangan perumahan: Rp110.000.000 per bulan
- Tunjangan komunikasi: Rp21.500.000 per bulan
- Tunjangan transportasi: Rp35.000.000 per bulan
Total Rp173.249.250 per bulan dan setahun sebesar Rp2.078.991.000
Pendapatan Tidak Langsung
- Kunjungan dalam provinsi: Rp14.000.000 per bulan
- Kunjungan luar provinsi: Rp80.000.000 per bulan
- Kunjungan lapangan komisi: Rp14.000.000 per bulan
- Rapat kerja dengan eksekutif: Rp6.000.000 per bulan
- Tunjangan sosperda: Rp16.800.000 per bulan
- Tunjangan ranperda: Rp4.200.000 per bulan
- Tunjangan sosial kebangsaan: Rp8.400.000 per bulan
Total Rp143.400.000 per bulan dan dalam setahun Rp1.720.800.000.
Pendapatan tidak langsung (2)
- Bimtek sekwan (luar daerah): Rp60.000.000 dalam satu tahun
- Bimtek fraksi (luar daerah): Rp60.000.000 dalam satu tahun
- Tunjangan reses: Rp144.000.000 dalam satu tahun
Total Rp 264.000.000 dalam satu tahun.
Kegiatan sosialisasi dan reses
- Sosialisasi rancangan perda: Rp40.000.000 per bulan
- Sosialisasi Perda: Rp160.000.000 per bulan
- Sosialisasi kebangsaan: Rp80.000.000 per bulan
- Reses: Rp960.000.000 per tahun
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta Partai Solidaritas Indonesia, Michael Victor Sianipar meminta seluruh anggota DPRD DKI Jakarta menolak rancangan tersebut. Menurutnya, tidak elok anggota DPRD mendapat anggaran begitu besar ketika banyak warga yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi virus corona.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik risih dengan gelagat PSI tersebut. Taufik menyatakan RKT telah dibahas dan disepakati semua fraksi DPRD DKI. Anggaran sebesar Rp888 miliar sudah mencakup semua kegiatan secara satuan.
Dia kecewa dengan sikap Fraksi PSI yang menolak Pansus RKT DPRD DKI tersebut. Pasalnya Fraksi PSI sudah membubuhkan tanda tangan setuju dalam rapat sebelumnya.
“PSI setuju dan tanda tangan dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) RKT DPRD DKI. Tapi, kok, malah bicara aneh-aneh menolak di luar. Jangan begitulah, harus fair. Mau menerima RKT, tapi nama ingin bagus di luar. Ini namanya merusak institusi,” ujarnya. (POL/CNN)
