Medan, POL | Salomo TR Pardede akhirnya angkat bicara soal konflik internal di tubuh Yayasan Perguruan Darma Agung (YPDA) yang menaungi Universitas Darma Agung (UDA) dan Institute Sains dan Teknologi TD Pardede (ISTP).
Anak mantan Gubernur Sumut, Rudolf M Pardede ini kepada medanbisnisdaily.com, Sabtu (5/4/2025), mengaku akan menjadi Ketua Pembina YPDA.
Jabatan sebagai Ketua Pembina YPDA yang akan diduduki Salomo Pardede lantaran dia menjadi pewaris dari almarhum ayahnya yakni Rudolf M Pardede yang berdasarkan akta notaris pendirian 08 merupakan ketua pembina.
“Jadi, di akta notaris 08 ayah saya (Rudolf M Pardede) merupakan Ketua Pembina di UDA yang didirikan oleh Ompung (kakek) DR TD Pardede pada 11 Desember 1957. Dan karena ayah saya sudah meninggal maka jika berdasarkan akta itu bahwa saya (anak Rudolf M Pardede) akan mewarisi jabatan itu ketua pembina),” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa saat ini sedang proses akta yang di dalamnya nantinya dia sebagai ketua pembina YPDA yang baru berdasarkan akta 08.
Anggota DPRD Medan itu juga menegaskan bahwa hingga saat ini berdasarkan akta notaris 08, YPDA masih di bawah kepemimpinan Partahi Siregar.
Disebutkan, Partahi Siregar saat ini menjabat Ketua YPDA yang sebelumnya dijabat oleh Saryati Pardede.
“Meski saat ini memang sedang kita proses aktanya dan saya nantinya sebagai ketua pembina YPDA yang baru berdasarkan akta sebelumnya, yakni akta 08,” ujarnya.
Salomo mengaku bahwa dirinya telah melakukan komunikasi dengan para civitas akademika di UDA dan ISTP.
Teranyar katanya, pada 26 Maret 2025, dia saat itu bersama kakaknya Beby Pardede melakukan kunjungan ke kampus Darma Agung yang terletak di Jalan DR TD Pardede, Medan.
Dalam kesempatan itu, baik dirinya maupun Beby Pardede kembali menekankan kepada seluruh civitas akademika baik rektorat, dekanat maupun mahasiswa agar tidak terpengaruh dengan berbagai ‘riak-riak’ yang terjadi di internal YPDA.
Dan secara tegas kedua anak dari mantan Gubernur Sumatera Utara Rudolf M Pardede mendukung kegiatan civitas akademik di UDA.
“Intinya saya dan kakak saya (Beby Pardede) mendukung kepada civitas akademika di UDA maupun ISTP untuk sabar dan tidak usah ikut-ikutan. Kita jalani saja aturan dari LLDikti Wilayah I,” katanya mengingatkan kepada pihak rektorat.
Beby Pardede menambahkan, saat ini agar civitas akademika tidak terpengaruh dengan persoalan yang terjadi di internal YPDA.
Ia juga menegaskan bahwa adiknya Salomo TR Pardede hingga saat ini merupakan Ketua Pembina YPDA.
“Kalau kita lurus dan berdoa pasti dibela Tuhan. Di akte 08 disebutkan yang menggantikan posisi jabatan Pak Rudolf adalah puteranya. Saya tidak mungkin menggantikan posisi bapak karena saya ‘boru’ (anak perempuan),” tandasnya.
Sementara itu, Rektor UDA Dr Muhammad Ansori Lubis mengaku hadir dalam kunjungan yang dilakukan oleh Salomo TR Pardede ke Darma Agung pada 26 Maret 2025.
“Prinsipnya sama seperti yang saya sampaikan kepada pak Salomo TR Pardede dan bu Beby Pardede saat kunjungan itu. Kami (Rektorat) tetap konsisten dengan arahan LLDikti dan untuk urusan yayasan kami tidak ikut campur. Kami hanya bisa mendoakan semoga segera selesai dan kita bisa melangkah untuk masa depan yang cerah,” pungkasnya.
Konflik yang terjadi di internal Yayasan Perguruan Darma Agung membuat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemdiktisaintek RI) melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I Sumut menerbitkan surat LLDikti Wilayah I No. 1001/LLI/KL.01.01/2025 dan surat LLDikti 1002/LLI/FKL.01.01/2025 tentang Perlindungan dan Kepastian Hukum UDA dan ISTP.
Kepala LLDikti Wilayah I Prof Saiful Anwar Matondang menegaskan surat yang dikeluarkan pada 15 Februari 2025 itu bukan untuk mengambilalih kedua PTS itu, melainkan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga pendidik maupun mahasiswa di kedua kampus.
Dikatakan Prof Saiful Anwar Matondang, adapun perlindungan untuk mengawasi kegiatan akademik di kedua kampus itu adalah agar baik tenaga pendidik dan mahasiswa khususnya yang masih di semester akhir agar nantinya terjamin bisa memperoleh keabsahan yakni berupa ijazah.
Masih kata Prof Saipul Anwar Matondang, langkah perlindungan hukum terhadap kegiatan akademik di kedua kampus tersebut dilakukan karena LLDikti Wilayah I tidak mau kecolongan lagi seperti kasus konflik di Institut Teknologi Medan (ITM) pada 2019.
“Kita (LLDikti) tak ingin kembali kecolongan dalam menyikapi kasus konflik di PTS seperti ITM pada 2019 lalu. Maka, kami pun ambil langkah cepat untuk melindungi hak tendik dan mahasiswa di kedua kampus itu,” tegasnya.
Sehingga, kata Prof Saiful Anwar Matondang ke depan pihaknya akan tetap melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kedua PTS itu.
“Dan semua kegiatan akademik itu juga telah diberikan tanggung jawab kepada masing-masing Rektor kedua kampus itu,” katanya.
Dimana, Dr Moh Ansori Lubis SH MM diangkat sebagai Rektor UDA berdasarkan SK Yayasan Darma Agung Nomor : 130/SK/A/YPDA/X/2023 pada 6 Oktober 2023.
Sedangkan, Ir Semangat MT Debataraja MT IPU ASEAN Eng diangkat sebagai Rektor ISTP sesuai SK Yayasan Darma Agung Nomr : 013/SK/B/YPDA/II/2022 pada 6 Februari 2022.
“Dengan dasar itulah maka keduanya bertanggung jawab terhadap UDA oleh pak Anshori Lubis dan ISTP oleh pak Semangat MT Debataraja,” pungkasnya.
Sementara Wakil Rektor I UDADr Ir Lilis S Gultom MM MMA didampingi Wakil Rektor III Zulkarnain Nasution SPd MKes, menyebutkan bahwa adanya surat yang diterbitkan LLDikti Wilayah I dengan No. 1001/LLI/KL.01.01/2025 dan surat LLDikti 1002/LLI/FKL.01.01/2025 pada 15 Februari 2025 akan menjadi acuan bagi pihak rektorat untuk melaksanakan kegiatan akademik seperti biasa sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Untuk itu, katanya, guna memberikan laporan terhadap berjalannya kegiatan akademik pihaknya telah berkomunikasi dengan tim monitoring dan evaluasi LLDikti Wilayah I.
“Dan kami memastikan kepada mahasiwa untuk tidak khawatir dan memikirkan tentang masalah di internal yayasan. Terpenting adalah kegiatan akademik saat ini akan tetap berjalan normal dan sesuai Tri Dharma pendidikan,” pungkasnya. (MB)
