Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat kesiapan pilkada bagi daerah yang melaksanakan PSU pilkada secara virtual. Terdapat 5 kabupaten/kota yang akan menggelar pemungutan suara ulang pada hari ini.
Dilansir Antara, Sabtu (5/4/2025), terdapat lima kabupaten dan satu kota yang akan melaksanakan PSU Pilkada hari ini. Kelimat kabupaten/kota itu yakni Kabupaten Buru, Kabupaten Banggai, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Bungo, serta Kota Sabang.
Sementara itu, PSU di Kabupaten Kepulauan Talaud dijadwalkan ulang ke 9 April 2025 karena 5 April 2025 bertepatan dengan hari Sabtu, hari peribadatan umat Kristen Advent yang mayoritas mendiami wilayah sekitar TPS setempat.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyampaikan pelaksanaan PSU sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan setiap tahapan demokrasi berjalan dengan baik, transparan, dan memenuhi asas keadilan bagi seluruh masyarakat di daerah yang bersangkutan. Rapat ini diikuti oleh Gubernur Jambi, Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Maluku Utara, serta perwakilan pemerintah daerah (pemda), penyelenggara pemilu, dan unsur keamanan yang terlibat dalam proses PSU.
“Seluruh pihak terkait diminta agar memastikan tidak ada kendala yang menghambat jalannya proses tersebut,” ujarnya.
Dia pun mengapresiasi seluruh pihak yang tetap menjalankan tugas negara, termasuk dalam mempersiapkan PSU, meskipun masih berada dalam suasana Hari Raya Idul Fitri.
“Saya atas nama Bapak Menteri Dalam Negeri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Walaupun masih dalam situasi Lebaran, kita masih bisa melaksanakan tugas negara yang penting dalam rangka pelaksanaan PSU untuk lima kabupaten dan satu kota yang ada di Indonesia,” kata dia.
Ia juga meminta pelaksanaan PSU harus berjalan dengan lancar. Dia berharap ke depannya tidak ada lagi kesalahan-kesalahan yang berujung pada PSU.
“Penegasan dari kami adalah bahwa PSU harus berjalan lancar, tanpa adanya temuan-temuan yang sebenarnya tidak terlalu penting. Sangat diharapkan agar kejadian serupa tidak terulang lagi, karena masyarakat harus segera dilayani oleh pemimpin yang dipilih,” tegas Ribka. (antara)
