Medan, POL | Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)/Kepala Kanwil DJKN Sumut, Dodok Dwi Handoko melaporkan capaian kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sumatera Utara (Sumut) sepanjang tahun 2024.
“Secara keseluruhan, kinerja APBN di Sumatera Utara menunjukkan hasil yang stabil dan positif meskipun terdapat sejumlah tantangan eksternal,” katanya di Gedung Keuangan Negara, Jalan Pangeran Diponegoro Kecamatan Medan Polonia, Jumat (24/1/2025) sore.
Dodok Dwi Handoko menyebutkan pendapatan negara tercatat sebesar Rp41,17 triliun, mencapai 102,91% dari target yang telah ditetapkan, meskipun mengalami penurunan sebesar 0,64% dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan ini terdiri dari penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Di sisi lain, belanja negara terealisasi sebesar Rp69,55 triliun atau 96,11% dari pagu anggaran, dengan pertumbuhan tahunan 5,82%,” paparnya lagi.
Penerimaan pajak tercatat yaitu Rp35,29 triliun atau 100,28% dari target. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp12 triliun, diikuti Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang mencapai Rp5,6 triliun.
Penerimaan PPh Final mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu 23,6%. Sektor transportasi dan pergudangan, yang mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 21,8%, juga berperan penting dalam capaian tersebut.
Sementara itu, sebut Dodok, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp2,79 triliun atau 103,77% dari target, meskipun mengalami penurunan yang disebabkan stagnasi harga crude palm oil (CPO) serta kebijakan tarif efektif bea masuk yang lebih rendah sejumlah 2,59%.
Bea masuk mencapai Rp1,17 triliun atau 100,92% dari target, dengan kontribusi utama dari produk seperti beras, gula, gas petroleum dan pupuk NPK. Sebaliknya, penerimaan bea keluar mengalami pertumbuhan sebesar 16,47%. Penerimaan cukai juga mengalami penurunan 20,03%, dipengaruhi oleh penurunan produksi barang kena cukai (BKC).
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menunjukkan capaian dengan realisasi Rp3,09 triliun, melampaui target sebesar 145,28% dan tumbuh 5,17% secara tahunan.
Penerimaan ini berasal dari berbagai sumber, termasuk PNBP Lainnya yang mencapai Rp1,58 triliun, PNBP Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp1,5 triliun atau mencapai 106,84% dari target. Serta PNBP Aset, Piutang, dan Lelang yang mencatatkan realisasi sebesar Rp95,38 miliar atau 130,16% dari target.
Belanja pemerintah pusat hingga Desember 2024 juga memiliki total realisasi Rp25,28 triliun atau 92,69% dari pagu, meningkat sebesar 8,72%. Belanja ini digunakan untuk barang, pegawai, dan belanja bantuan sosial (bansos), yang masing-masing tumbuh sebesar 13,62%, 11,97%, dan 16,98%.
Transfer ke daerah (TKD) tercatat sebesar Rp44,26 triliun atau 98,17% dari pagu, meningkat 4,23%. Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar, dengan alokasi sebesar Rp26,16 triliun atau 98,53% dari pagu. Transfer ini mendukung sektor-sektor penting seperti pendidikan, dan yang lainnya. Dana Desa juga menunjukkan realisasi sebesar Rp4,71 triliun atau 99,81% dari pagu.
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp15,39 triliun sebagai bentuk dukungan APBN kepada 264.405 debitur UMKM. Penyaluran dengan nilai Rp11,63 triliun ada pada skema mikro. Dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp913,67 miliar, dengan kontribusi terbesar dari pinjaman pada rentang Rp2,5 juta hingga Rp5 juta.
“Dengan konsumsi masyarakat yang kuat dan inflasi yang terkendali, perekonomian Sumatera Utara pada kuartal IV 2024 tetap terjaga,” tambah Dodok Dwi Handoko.
Dalam hal ini, Dodok didampingi Kepala Kanwil DJP Sumut I, Arridel Mindra, Kepala Kanwil DJP Sumut II, Anton Budhi Setiawan, Kepala Kanwil DJBC Sumut, Sugeng Apriyanto, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumut, Indra Soeparjanto. (Rel/isv)
