Toba, POL | Aliansi Masyarakat Kabupaten Toba lakukan unjuk rasa (unras) damai ke Kantor Bawaslu dan Kantor KPU Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara, Senin (19/02/2024), Polres Toba lakukan pengamanan.
Kapolres Toba AKBP Wahyu Indrajaya SH SIK melalui Kabag Ops AKP David Sinaga Selaku Karendal OPS Polres Toba menerangkan aksi unras damai ke Kantor KPU dan Bawaslu terkait keberatan atas rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba.
“Ketua Bawaslu Toba Sahat Sibarani beserta anggota Bawaslu dan Ketua KPU Toba Sugar Fernando Sibarani bersama Komisioner KPU, sambut kedatangan Aliansi Masyarakat Kabupaten Toba setiba di kantor Bawaslu dan KPU Toba,” sebut David Sinaga.
Dalam aksi unjuk rasa ini, Penanggung Jawab Aksi dari Aliansi Masyarakat Kabupaten Toba Frengki Silitonga bersama ketiga rekannya yang melakukan orasi yaitu Romulus Sitorus, Tua Manurung dan Rudi Napitupulu menyampaikan Aspirasi sambil membacakan Tuntutan kepada Bawaslu dan KPU Kabupaten Toba
“Bahwa Proses rekapitulasi yang dilaksanakan ditingkat kecamatan Pintu Pohan Meranti pada hari sabtu tanggal 18 Pebruari 2024 bertempat di Aula Kantor Camat Pintu Pohan Meranti dimana saat proses rekapitulasi desa Meranti Timur adanya perbedaan jumlah suara setiap Salinan di dalam c hasil Salinan DPRD kabupaten yang di terima oleh setiap partai peserta pemilu, sehingga dalam proses rekapitulasi saksi setiap partai mengajukan interupsi dalam perbedaan c hasil Salinan DPRD kabupaten agar panitia pemilihan kecamatan membuka kotak suara untuk menghitung ulang surat suara yang didalam kotak,” terang Frengki.
Namun usulan tersebut, kata Frengki, tidak diindahkan oleh PPK sehingga panitia kecamatan melemparkan interupsi tersebut kepada Panwas Kecamatan dan Panwas Kecamatan menyarankan proses rekapitulasi tetap dilanjutkan dengan tidak membuka kotak suara.
Akibat tidak di indahkan nya proses interupsi yang di ajukan oleh saksi partai, beberapa saksi partai poltik Walk Out dari proses rekapitulasi.
Adapun saksi yang walk out adalah saksi dari partai PDIP, Perindo, Golkar dan Demokrat.
Menurutnya, sesuai PKPU 5 TAHUN 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum proses penyelesaian keberatan adalah pihak saksi dan Bawaslu dapat mengajukan keberatan terhadap selisih rekapitulasi.
Maka sesuai dengan pedoman teknis tersebut sangat jelas panitia pemilihan kecamatan dan panwas kecamatan Pintu Pohan Meranti melanggar pedoman teknis tersebut.
“Kami meminta kepada Bawaslu Kabupaten Toba untuk memanggil Panwas Kecamatan Pintu Pohan Meranti untuk dilakukan klarifikasi terkait keputusan rekomendasi dalam proses rekapitulasi dan memberikan sanksi dengan tegas,” tegas Franki Silitonga.
Menanggapi hal tersebut, Japarlin Napitupulu selaku anggota Bawaslu menerima laporan dari tim caleg yang tidak terima dengan adanya kekeliruan penghitungan surat suara di desa Pintu Pohan Meranti
Selanjutnya rombongan aksi unjuk rasa damai bergerak menuju kantor KPU Kabupaten Toba.
Kabag Ops mengatakan bahwa massa aksi unras damai dari Aliansi Masyarakat Kabupaten Toba yang diperkirakan berjumlah sekitar 200 orang, telah berkumpul di Porsea sebelum bergerak menuju Kantor Bawaslu dan KPU Kabupaten Toba
“Massa aksi unjuk rasa damai dari Aliansi Masyarakat Kabupaten Toba membubarkan diri usai melakukan orasi di Kantor Bawaslu dan KPU dengan pengawalan Kepolisian dari Polres Toba,” ucap Kabag Ops.
Turut hadir Ketua KPU Toba Sugar Fernando Sibarani dan staf, Ketua Bawaslu Toba Sahat Sibarani dan staf, Kabag Ren Polres Toba Kompol Muridan, Kabag Ops Polres Toba AKP David Sinaga, Kasat Samapta Polres Toba AKP Dimun Hutauruk, Kapolsek Balige Iptu Slamat Pasaribu, Anggota Bawaslu Japarlin Napitupulu, perwakilan partai PDIP, Perwakilan Partai Golkar, Perwakilan partai Perindo, Perwakilan partai PSI, simpatisan/relawan pendukung Caleg DPRD Kabupaten Toba yang tidak terima atas penghitungan perolehan suara di Desa Pintu Pohan Meranti dan 40 personel Pengamanan Polres Toba. (met)
